Generasi.co, JAKARTA – Pemerintah tidak akan membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan penanganan perkara tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Bareskrim Polri.
Yusril mengatakan penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Polisi terus memeriksa saksi, mengumpulkan alat bukti, serta meminta keterangan ahli untuk mendalami dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.
“Sekarang pendalaman terus dilakukan, saksi terus diperiksa. Kita percaya Bareskrim menjalankan secara intensif dan secara profesional sesuai dengan amanat UU,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah tidak berencana mengambil alih penanganan perkara dengan membentuk tim penyidik tersendiri. Proses hukum tetap menjadi kewenangan kepolisian.
“Karena itu sampai hari ini tidak ada keinginan pemerintah yang mau membentuk tim penyidik. Ini betul-betul penyidik profesional dan kita percayakan ke pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan ini,” ujarnya.
Yusril menyebut Presiden Prabowo juga mengarahkan agar penegakan hukum dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu.
Terkait perkembangan perkara, Yusril mengungkapkan jumlah tersangka belum bertambah. Namun, penyidik masih mendalami dugaan keterkaitan kasus penyadapan dengan tindak pidana makar.
“Ya perkembangan dapat diikuti oleh saudara yang beritakan ke publik, perkembangan masih berlangsung sampai sekarang, sampai hari ini tersangka belum bertambah, tapi penyelidikan terus dilakukan dan saksi-saksi terus diperiksa dan alat bukti terus dihimpun, pendapat ahli juga didengar karena pendapat ahli juga suatu alat bukti pidana,” katanya.
Yusril tidak memerinci lebih jauh materi penyidikan maupun perkembangan pemeriksaan. Ia meminta informasi lebih lanjut mengenai perkara tersebut dikonfirmasi langsung kepada penyidik Bareskrim Polri.
