Generasi.co, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana pada Selasa (10/11), di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang telah menjadi objek putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur sekaligus meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Prasetyo membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurut dia, Prabowo justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.
“Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul ketika tekanan politik terhadap Gibran menguat di DPR. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah meneken usul penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden tersebut.
Usulan itu merespons putusan MA dan MK terkait dokumen pendidikan Gibran. MA memutuskan surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan MA tersebut menegaskan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Hak menyatakan pendapat diatur dalam Undang-Undang MD3. Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.
Gibran sebelumnya telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya. Dia mempertanyakan anggapan bahwa dirinya tidak lulus SMA karena telah menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran pada Rabu (7/10).
