Generasi.co, JAKARTA – Pekerja yang ingin mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000 perlu memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pembaruan data dapat dilakukan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), terutama jika terdapat kesalahan identitas, informasi perusahaan, atau nominal upah yang dilaporkan.
Pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri untuk mendapatkan BSU. Pemerintah menetapkan penerima berdasarkan data kepesertaan dan persyaratan program yang telah ditentukan.
Pengkinian data BPJS Ketenagakerjaan diperlukan untuk membantu proses verifikasi calon penerima. Namun, pembaruan data tidak otomatis membuat pekerja terdaftar sebagai penerima BSU karena penetapan tetap mengacu pada kriteria yang berlaku.
Cara Update Data BPJS Ketenagakerjaan Melalui JMO
Pekerja dapat memeriksa terlebih dahulu informasi kepesertaan melalui aplikasi JMO di ponsel. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka aplikasi JMO, kemudian pilih menu “Profil Saya”.
- Masuk ke bagian profil dan pilih “Kartu Digital Anda”.
- Pilih kartu kepesertaan yang sesuai, misalnya kategori Penerima Upah (PU).
- Periksa kelengkapan identitas, status kepesertaan aktif atau tidak, nama perusahaan, dan rincian upah terakhir.
Apabila ditemukan kesalahan atau informasi yang belum lengkap, pekerja dapat melanjutkan pembaruan melalui fitur Pengkinian Data.
Berikut tahapannya:
- Buka halaman beranda aplikasi JMO.
- Pilih menu “Pengkinian Data”.
- Periksa informasi kepesertaan yang ditampilkan. Jika sudah sesuai, klik tombol “Sudah”.
- Lakukan swafoto (selfie) untuk proses verifikasi biometrik.
- Lengkapi data kontak, kependudukan, data tambahan, serta kontak darurat.
- Periksa kembali seluruh informasi yang telah dimasukkan.
- Klik “Konfirmasi” untuk menyimpan pembaruan data.
Update Data Upah Melalui HRD Perusahaan
Selain melalui aplikasi JMO, pekerja juga perlu memastikan informasi upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Untuk peserta kategori Penerima Upah (PU), data kepesertaan umumnya dikelola dan dilaporkan oleh perusahaan melalui bagian sumber daya manusia atau Human Resources Department (HRD).
Karena itu, pekerja dapat menghubungi HRD untuk memeriksa data yang telah dilaporkan. Apabila terdapat perbedaan nominal upah, pekerja dapat meminta perusahaan memperbaiki informasi tersebut.
Syarat Penerima BSU 2026
Pengkinian data bukan satu-satunya penentu penerimaan BSU. Pekerja juga harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026.
Berikut sejumlah kriteria penerima BSU 2026:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
- Memiliki upah maksimal Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum yang berlaku apabila nilainya melebihi Rp3,5 juta.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum penyaluran BSU.
- Bukan anggota aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Pekerja yang memenuhi persyaratan tidak perlu mengajukan pendaftaran secara mandiri melalui tautan atau formulir tertentu. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data yang diverifikasi pemerintah.
Besaran dan Cara Penyaluran BSU 2026
Pemerintah menetapkan BSU 2026 sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Bantuan tersebut direncanakan cair sekaligus sehingga total yang diterima setiap pekerja yang memenuhi kriteria mencapai Rp900.000.
Penyaluran BSU direncanakan melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Pos Indonesia.
Pekerja dapat memantau status penerimaan melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id/.
Masyarakat juga diimbau berhati-hati terhadap tautan yang mengatasnamakan BSU, terutama apabila meminta data pribadi, biaya administrasi, atau pendaftaran melalui situs tidak resmi.
