Generasi.co, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah daerah terdampak bencana di Sumatra. Langkah ini dilakukan untuk mencegah bencana susulan menjelang puncak musim hujan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sebanyak 41 bencana susulan terjadi di sejumlah wilayah terdampak di Sumatra selama periode April hingga November 2026. Karena itu, pemerintah memprioritaskan mitigasi melalui normalisasi sungai dan operasi modifikasi cuaca.
Tito yang juga menjabat Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra menyampaikan arahan tersebut setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026) malam.
“Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalau pun ada, minimal,” kata Tito.
Pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana darurat untuk mengantisipasi kemungkinan banjir di wilayah terdampak. Persediaan tersebut meliputi tenda dan makanan bagi masyarakat yang kembali terkena bencana.
Antisipasi dilakukan menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan pada November dan Desember. Kondisi tersebut meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi basah, terutama banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrem.
“Tadi dalam rapat banyak dibahas terkait antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir longsor akibat curah hujan ekstrem,” ujar Faisal.
BMKG bersama BNPB kini mengidentifikasi wilayah-wilayah rawan banjir dan longsor untuk menentukan langkah mitigasi. BMKG juga menyiapkan informasi peringatan dini yang dapat diakses masyarakat hingga tingkat kecamatan.
Informasi tersebut mencakup status waspada, siaga, hingga awas terhadap potensi cuaca ekstrem. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui laman resmi BMKG.
Faisal menjelaskan, operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan setelah pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat bencana. Pelaksanaannya dilakukan BNPB dengan supervisi BMKG.
Ada dua metode yang disiapkan. Pertama, mengarahkan hujan agar turun sejak awan masih berada dalam proses pembentukan di wilayah perairan atau daerah yang tidak membahayakan.
Kedua, menggunakan bahan semai berukuran lebih kecil dari 2 mikron, flare, atau kapur tohor untuk mencegah kondensasi sehingga awan terpecah dan tidak menghasilkan hujan.
BMKG juga berupaya mencegah hujan ekstrem di wilayah yang masih menjalani normalisasi sungai. Faisal menyebut terdapat sekitar 38 sungai yang belum selesai atau masih dalam proses normalisasi.
“Kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar. Itu juga akan kita jaga supaya daerah tersebut tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan,” kata Faisal.
