Generasi.co, JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menarik Komisaris Jenderal (Komjen) Syahar Diantono dan Komjen Yuda Gustawan dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP). Mutasi tersebut dilakukan saat Bareskrim Polri menangani kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Penarikan kedua perwira tinggi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.
Syahar kini ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat Polri. Sementara Yuda menjabat Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Selain keduanya, Suyudi juga merotasi Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang sebelumnya dijabat Brigjen Moh. Irhamni. Irhamni kini ditugaskan sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim selanjutnya akan diisi Kombes Bismo Teguh Prakoso, yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.
Mutasi tersebut berlangsung ketika Bareskrim tengah menangani perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Listyo Sigit, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Slamet Uliandi.
Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Slamet belum ditahan karena sedang sakit.
Berdasarkan temuan awal kepolisian, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat juga disebut menjadi korban.
Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara 10 tahun. Mereka juga disangkakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman delapan tahun penjara.
Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengategorikan tindak pidana dalam perkara tersebut sebagai bentuk makar.
