Generasi.co, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengungkapkan tidak menemukan bukti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Temuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan MA membatalkan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran.
Hal itu tertuang dalam salinan lengkap Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diunggah MA pada Selasa (10/11/2026). Dalam putusan kasasi tersebut, MA mengabulkan gugatan H.M. Subhan dan membatalkan Suket penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Majelis hakim menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut tidak membuktikan Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen yang digunakan berupa certificate of attendance academic records dan explanation of grades hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis MA dalam pertimbangannya.
MA menilai penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau negara lain dengan kurikulum nasional harus didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar. Tanpa dokumen tersebut, penerbitan keputusan penyetaraan dinilai sebagai tindakan yang tidak cermat dan memengaruhi fakta materiil keputusan.
Atas dasar itu, MA menyatakan tindakan Dirjen Dikdasmen menerbitkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah melanggar asas kecermatan formal.
Selain persoalan bukti kelulusan, majelis hakim juga mempertimbangkan kepentingan publik dalam perkara tersebut. MA menilai pelanggaran administrasi yang disengketakan tidak hanya menyangkut kepentingan kontestan, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
“Bahwa pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestan belaka akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia,” demikian bunyi pertimbangan MA.
MA juga menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 sebagai fakta hukum baru atau notoire feiten. Putusan tersebut dinilai mengubah keadaan hukum dan memengaruhi keberadaan objek sengketa.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan putusan MK tersebut telah menguji persoalan yang berkaitan dengan objek sengketa. Perubahan keadaan hukum itu menjadi dasar bagi MA untuk mengesampingkan keberatan tergugat mengenai kedaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak atau plurium litis consortium.
Majelis hakim berpendapat keadilan substantif perlu dikedepankan daripada keadilan prosedural karena putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum.
“Bahwa dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum,” bunyi petikan putusan tersebut.
MA kemudian menyatakan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi tanpa perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya.
Dalam amar putusannya, MA membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026 yang sebelumnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 12 Mei 2026.
MA mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan, menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima, serta mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Majelis hakim juga menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Tergugat diwajibkan mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan kasasi itu dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada Jumat (30/10/2026). Majelis dipimpin Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Prof. Yulius, dengan Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto sebagai hakim anggota.
