Generasi.co, JAKARTA – Wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari sejumlah anggota DPR dan Pemerintah Provinsi Banten. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga menegaskan kelayakan Alas Purwo sebagai habitat kedua badak jawa belum dapat dipastikan karena masih membutuhkan kajian ilmiah.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah menghentikan sementara pembahasan relokasi hingga seluruh kajian ilmiah, risiko ekologis, dan aspek pendanaannya dibuka kepada publik.
Menurut Alex, TNUK merupakan satu-satunya habitat alami badak jawa di dunia. Karena itu, pemindahan satwa langka tersebut tidak boleh dilakukan tanpa penelitian mendalam.
“TNUK merupakan satu-satunya rumah dan habitat terakhir di dunia, bagi kelangsungan hidup satwa dengan nama latin Rhinoceros sondaicus. Lempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam, akan memicu kemarahan dunia,” kata Alex kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Penolakan juga disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Dia menilai pemindahan badak jawa ke Alas Purwo memiliki risiko besar karena belum ada kajian kelayakan ekologis yang disampaikan secara terbuka.
Daniel menyebut populasi badak jawa diperkirakan hanya 87-100 ekor dan masuk kategori sangat terancam punah menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN).
“Hingga kini publik belum melihat kajian kelayakan ekologis Alas Purwo yang dibuka secara ilmiah dan transparan, dan di Alas Purwo belum pernah ada ditemukan adanya jejak badak bercula satu,” ujarnya.
Daniel juga menyoroti perbedaan karakteristik lingkungan kedua taman nasional tersebut. Menurut dia, badak jawa membutuhkan lingkungan lembap dengan ketersediaan air dan lumpur untuk berendam.
“Sedangkan Alas Purwo itu sangat berbeda karena kering, panas, dan terbuka. Ujung Kulon lembap, teduh, dan basah,” katanya.
Dia mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan pengalaman pemindahan individu badak dari habitat aslinya ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang disebut berakhir dengan kematian satwa tersebut.
Penolakan turut disuarakan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah. Dia mengaku keberatan dengan rencana pemindahan badak jawa karena satwa tersebut merupakan bagian dari identitas daerahnya.
“Saya keberatan ya. Nanti saya panggil deh TNUK-nya,” kata Dimyati di Kota Serang, Banten, Senin (16/11/2026).
Dimyati mempertanyakan alasan pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon. Dia berharap satwa tersebut tetap dapat dilindungi dan keberadaannya bisa diketahui masyarakat.
Di tengah penolakan tersebut, Kemenhut menyatakan gagasan pengembangan habitat kedua bagi badak jawa sebenarnya bukan hal baru. Sejak dekade 1980-an, sejumlah lokasi seperti Gunung Honje, kawasan yang kini menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan Cikepuh pernah dibahas sebagai habitat alternatif.
Namun, kementerian menegaskan kelayakan Alas Purwo masih membutuhkan penelitian dan penilaian menyeluruh.
“Gagasan tersebut masih memerlukan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh untuk memastikan kesesuaian kawasan sebagai habitat yang mampu mendukung keselamatan dan keberlangsungan hidup Badak Jawa,” demikian pernyataan Kemenhut melalui akun Instagram resmi Taman Nasional Ujung Kulon, Minggu (15/11/2026).
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menegaskan perlindungan badak jawa di habitat alaminya akan terus diperkuat. Menurut dia, penguatan habitat utama dan pengembangan habitat kedua perlu berjalan bersamaan.
Wacana relokasi tersebut sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Hashim menyebut potensi gempa dan tsunami serta aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi pertimbangan untuk memindahkan sebagian badak jawa ke Alas Purwo.
“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujar Hashim.
Dia mengatakan rencana tersebut berpeluang menggunakan skema pendanaan konservasi dengan melibatkan lembaga donor dan investor.










