Literasi keuangan digital dinilai penting untuk memberdayakan perempuan dan mendukung kesetaraan di tengah tantangan ekonomi global dan stereotip gender.
Generasi.co, Jakarta – Peningkatan literasi keuangan digital dinilai sebagai langkah penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan literasi keuangan digital harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang inklusif.
“Kemampuan di sisi literasi keuangan digital merupakan salah satu peluang yang harus diambil perempuan untuk merealisasikan kesetaraan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/8/2025).
Namun, data Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023 menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi digital antara laki-laki dan perempuan. Tercatat, 72,07% pengguna internet adalah laki-laki, sementara perempuan hanya 66,35%.
Kondisi ini diperburuk oleh berbagai hambatan struktural yang diidentifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), seperti keterbatasan akses informasi, minimnya peluang ekonomi, serta stereotip yang meragukan kemampuan perempuan dalam mengelola layanan keuangan digital.
Di sisi lain, laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa meski 80,5% masyarakat Indonesia telah memiliki akses ke layanan keuangan, tingkat pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan masih rendah, hanya mencapai sekitar 66%.
Menanggapi situasi ini, Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, menyampaikan pentingnya perhatian serius dari para pemangku kepentingan. Menurutnya, upaya meningkatkan literasi keuangan digital bagi perempuan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.
Ia menambahkan pemberdayaan perempuan perlu mencakup dua aspek utama, yaitu kemudahan akses digital serta pemahaman terhadap literasi keuangan.
“Upaya pemberdayaan dari sisi kemudahan akses digital dan literasi keuangan digital harus dilakukan secara konsisten,” tegasnya.
Sebagai anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari juga menyoroti perlunya komitmen politik yang kuat dalam mendukung inisiatif pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan akses keuangan digital.
“Hal itu demi mewujudkan kemandirian perempuan dan masyarakat secara luas di tengah gejolak ekonomi global dan nasional yang terjadi saat ini,” pungkasnya.
