Ketua MPR Ahmad Muzani Desak Pengusutan Menyeluruh Peristiwa Ambruknya Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan keprihatinan mendalam atas ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, dan mendorong agar kejadian tersebut diusut tuntas sebagai pelajaran bagi semua pengelola lembaga pendidikan. Pernyataan itu disampaikannya usai silaturahmi dengan Ketua BPK RI di Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Muzani menekankan pentingnya prioritas terhadap standar konstruksi bangunan pendidikan demi keselamatan santri dan pelajar. “Bangunan yang berstandar konstruksi juga sangat penting bagi keselamatan para siswa, para santri, para mahasiswa,” ujar Muzani.

Ia berharap proses penyidikan oleh kepolisian berjalan baik sehingga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi penyelenggara pendidikan, baik agama maupun non-agama.

Muzani juga menyebutkan bahwa Kementerian Agama dan kementerian terkait telah proaktif melakukan kunjungan dan pendalaman kasus. Ia berharap keputusan yang diambil pihak berwenang nantinya menjadi langkah terbaik bagi semua pihak terkait.

Polda Jawa Timur sebelumnya menyatakan akan mengusut kemungkinan unsur pidana terkait robohnya bangunan itu. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan penyelidikan akan dimulai setelah proses evakuasi korban dan pembersihan material reruntuhan benar-benar selesai, sehingga TKP tidak lagi terkontaminasi dan identifikasi korban oleh tim DVI dapat diselesaikan.

Jules menambahkan bahwa penyidik akan memulai penyelidikan dari lokasi kejadian (TKP) dan menelusuri dugaan kegagalan struktur bangunan untuk mengetahui penyebab ambruk. “Evaluasi apakah adanya kegagalan struktur bangunan ini tentu harus dicari penyebabnya. Dan kami akan melangkah ke sana,” ujarnya, seraya menyebut kemungkinan pemanggilan pihak-pihak terkait dalam proses penyidikan.

Kejadian ambruknya bangunan Ponpes Al-Khoziny terjadi pada Senin (29/9) sore saat para santri melaksanakan salat Ashar. Operasi pencarian dan evakuasi dinyatakan selesai pada awal Oktober, dan saat ini fokus beralih ke proses identifikasi korban dan tahapan hukum serta evaluasi teknis untuk mencegah kejadian serupa.