Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah telah merampungkan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Luhut menegaskan, rumus baru tersebut disusun berdasarkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan investor, serta menggunakan data sebagai dasar kebijakan.
“Saya bilang Presiden (Prabowo), ‘Pak, kenapa kita harus diatur sama organisasi buruh? Kita kan mikirkan dia (buruh). Kalau dia hanya mikirkan dia, tidak mikirkan investor, ya susah. Jadi, harus ada ekuilibrium dan itu harus ketegasan kita semua,’” ujar Luhut dalam sebuah acara di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Menurut Luhut, aturan mengenai upah minimum seharusnya cukup mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL) para pekerja tanpa perlu campur tangan berlebihan dari pihak luar. Ia menyatakan, pembahasan formula UMP 2026 melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dewan Ekonomi Nasional, dan perwakilan pengusaha.
“Kita dengarkan semua. Akhirnya kita rumuskan dalam formula dan kita sampaikan pada Presiden (Prabowo). Saya lihat presiden sudah terima (formula UMP 2026),” ujarnya.
Luhut juga menuturkan bahwa dirinya meminta Presiden Prabowo agar tidak terpengaruh tekanan dari pihak manapun terkait penetapan UMP. “Saya bilang Presiden, ‘Pak Presiden, mohon maaf, mohon Bapak juga jangan mau dipaksa untuk sana-sini. Ini (formula UMP 2026) sudah yang terbaik, jalan tengah’. Beliau bilang, ‘Enggak, Pak Luhut, saya enggak terpengaruh,’” tambahnya.
Lebih lanjut, Luhut menyoroti tantangan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Ia menilai, persoalan tersebut bukan karena sulit diselesaikan, melainkan karena kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Sebagai contoh, ia menyebutkan kendala investasi di sektor garmen di Brebes, Jawa Tengah, akibat proses perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berlarut.
Ia menilai ada dua masalah utama yang perlu diselesaikan, yakni perizinan dan kualitas tenaga kerja. Untuk meningkatkan kualitas, Luhut mendorong pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang relevan dengan kebutuhan industri.
“Kualitas pekerja kita solusinya apa? Kita bikin saja SMK di situ, misalnya untuk keterampilan apa. Jadi, kita jangan hanya shadowboxing, solusinya apa?” ujarnya.
Selain itu, Luhut menyoroti peluang besar di sektor tenaga kerja global, terutama di bidang perawatan (caregiver). Ia menyebut banyak negara tengah membutuhkan tenaga perawat, dan Indonesia dapat mengambil peluang tersebut dengan menyiapkan tenaga kerja terampil.
Luhut juga menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, tidak ada pejabat yang dapat menyelesaikan masalah sendirian tanpa koordinasi yang baik.
