Bertemu East Ventures, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Proyeksikan Cuan Karbon RI Capai USD 50 Miliar di 2030

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, saat memaparkan pentingnya akselerasi energi terbarukan sebagai pilar ketahanan energi nasional dalam pertemuan bersama East Ventures dan para CEO startup/MPR RI

Jakarta, Generasi.co — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa ketahanan energi kini harus diposisikan sejajar dengan ketahanan nasional. Pernyataan strategis ini disampaikannya saat menghadiri forum pertemuan dengan perusahaan modal ventura (venture capital) East Ventures, beserta jajaran CEO startup teknologi ramah lingkungan.

Pertemuan tersebut menjadi ajang urun rembuk antara pembuat kebijakan dan pelaku industri startup tahap awal (seed funding) yang berfokus pada transisi energi di Indonesia, Asia Tenggara, dan Jepang.

Beberapa inovator startup hijau yang turut hadir dalam diskusi ini antara lain:

  • Jejakin (Fokus pada manajemen karbon)
  • Rekosistem (Fokus pada manajemen limbah terintegrasi)
  • Xurya (Penyedia layanan instalasi panel surya atap)
  • Maka Motors (Pengembang motor listrik lokal)

Darurat Ketahanan Energi dan Dekarbonisasi 2060

Dalam paparannya, Eddy yang juga merupakan Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) ini menyoroti bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan berlapis: lonjakan kebutuhan energi domestik, ancaman krisis iklim nyata, hingga tensi geopolitik global yang tidak menentu.

“Penting bagi kita untuk memperkuat ketahanan energi dengan mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor,” tegas Eddy Soeparno.

Ia memproyeksikan bahwa permintaan energi nasional, khususnya di sektor kelistrikan, akan melonjak hingga lebih dari dua kali lipat pada tahun 2060. Oleh karena itu, akselerasi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) mutlak sejalan dengan komitmen dekarbonisasi ekonomi Indonesia pada 2060 atau bahkan lebih cepat.

RUU Ketenagalistrikan dan Cuan Raksasa Ekonomi Karbon

Untuk merealisasikan visi tersebut, Eddy mendesak adanya fondasi regulasi yang kuat. Ia berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan dan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang tengah dibahas dapat segera disahkan untuk mempercepat transisi energi.

Lebih jauh, Waketum PAN ini membuka mata publik mengenai potensi raksasa dari ekonomi karbon (low carbon economy). Ia menyebut Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi di pasar karbon internasional, baik melalui solusi berbasis alam (nature-based solutions) maupun rekayasa teknologi (engineered-based solutions).

“Pada 2030, diperkirakan Indonesia dapat meraih pendapatan karbon antara 30 sampai 50 miliar USD,” ungkap Eddy memaparkan potensinya.

Untuk menjaga agar kredit karbon Indonesia memiliki nilai jual yang tinggi dan kompetitif, pemerintah telah membekalinya dengan Peraturan Presiden No. 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Kawal Komitmen Iklim Presiden Prabowo

Sebagai langkah pamungkas, Eddy menegaskan tekadnya di parlemen untuk segera mengesahkan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim. Payung hukum ini dinilai krusial untuk menekan emisi gas rumah kaca secara sistematis.

“Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menangani climate change (perubahan iklim) dan melanjutkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan,” tutupnya.