Persepsi publik terhadap kondisi nasional menunjukkan tren positif setelah 17 bulan masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Hal tersebut terungkap dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia bertajuk Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirilis di Jakarta, Minggu (8/2).
Survei yang dilakukan secara tatap muka pada periode 15-21 Januari 2026 ini melibatkan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error atau toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen.
Ekonomi dan Politik Membaik
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, memaparkan bahwa mayoritas responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini berada dalam tren membaik jika dibandingkan dengan survei sebelumnya.
Sebanyak 35,5 persen responden menjawab kondisi ekonomi sangat baik dan baik. Sementara itu, 39,4 persen menjawab sedang, 21,4 persen menjawab buruk, dan hanya 2,7 persen yang menilai sangat buruk.
“Dibandingkan kondisi pada September 2025, ada tren peningkatan jawaban baik dan penurunan jawaban buruk,” ujar Rizka.
Sentimen positif juga terlihat pada sektor politik. Sebanyak 34,2 persen responden menilai kondisi politik nasional di bawah Presiden Prabowo sangat baik dan baik. Sebanyak 38,2 persen menjawab sedang, 18,5 persen buruk, dan hanya 1,9 persen yang menjawab sangat buruk.
Keamanan dan Pemberantasan Korupsi Paling Apresiatif
Dari sekian banyak indikator, sektor keamanan mendapatkan apresiasi tertinggi. Mayoritas responden, yakni sebesar 57,2 persen, menilai kondisi keamanan nasional sangat baik dan baik. Hanya 12,1 persen yang menilai buruk.
Di sektor hukum, penegakan hukum dinilai positif oleh 41,8 persen responden. Lebih spesifik, publik menyatakan kepuasannya terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Data menunjukkan 48,8 persen responden menilai upaya pemberantasan korupsi di era Prabowo berjalan sangat baik dan baik. Hanya 3 persen yang menilai sangat buruk.
PR Pemerintah: Harga Bahan Pokok
Kendati kepuasan publik tergolong tinggi, survei ini juga merekam sejumlah tuntutan masyarakat yang perlu segera ditangani pemerintah.
Persoalan paling mendesak menurut responden adalah pengendalian harga kebutuhan pokok (27,4 persen). Isu prioritas lainnya meliputi pemberantasan korupsi yang harus terus digalakkan (20,2 persen), penyediaan lapangan kerja (17,6 persen), serta upaya pengurangan angka kemiskinan (10,9 persen).
