Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam langkah nyata untuk menghadapi gejolak ekonomi global dan berbagai tantangan yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.
“Di tengah ancaman gejolak ekonomi global yang kian nyata dan potensi dampaknya terhadap persatuan yang terus mengintai di dalam negeri, urgensi menghidupkan Pancasila dalam keseharian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” kata Lestari dalam keterangan tertulis, Senin (1/6), bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila.
Menurut perempuan yang akrab disapa Rerie itu, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini semakin kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial.
“Pancasila bukan hanya fondasi negara. Ia adalah ruh yang harus kita aplikasikan dalam setiap kebijakan ekonomi, dalam setiap interaksi sosial, dan dalam setiap upaya menjaga persatuan. Saatnya kita bergerak dari seremoni ke aksi nyata,” ujarnya.
Rerie menilai gejolak ekonomi global saat ini sedang menguji ketahanan nasional. Ia mengingatkan berbagai lembaga internasional memproyeksikan perlambatan ekonomi global yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap perekonomian nasional.
Data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menunjukkan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diperkirakan hanya mencapai 2,6%, sementara negara berkembang menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya energi, pangan, dan pelemahan nilai tukar.
Menurut anggota Komisi X DPR RI itu, ancaman yang berasal dari faktor eksternal maupun internal mengharuskan bangsa Indonesia mengamalkan Pancasila dalam kebijakan dan tindakan nyata.
Karena itu, ia mendorong penguatan gotong royong di berbagai sektor serta perlindungan sosial untuk menjaga daya tahan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Tanpa gotong royong yang kuat antarpemangku kepentingan, tanpa keadilan sosial yang nyata, kelompok rentan akan terdampak paling parah. Sila kelima harus menjadi kompas kebijakan kita,” katanya.
Selain itu, Rerie menilai penguatan literasi digital masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya menjaga persatuan bangsa di tengah maraknya hoaks dan polarisasi.
“Tanpa kecakapan literasi digital yang memadai, anak bangsa berpotensi terus terjebak dalam polarisasi dan hoaks. Negara harus hadir dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila yang adaptif terhadap tantangan zaman,” pungkasnya.
