Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro tegaskan sikap netral Indonesia soal konflik Iran-Israel, utamakan perdamaian dan keselamatan ratusan WNI di wilayah terdampak.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan Indonesia mengambil posisi netral dalam konflik yang memanas antara Iran dan Israel. Sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif dan non-blok, Indonesia tidak memihak pada salah satu pihak dalam konflik tersebut.
“Namun tegas mendorong perdamaian,” ujar Juri di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Menurut Juri, pemerintah menilai perdamaian merupakan jalan terbaik karena perang hanya membawa penderitaan dan jatuhnya korban. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk terus memantau situasi dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan terdampak konflik.
“Pak Presiden sudah memerintahkan seluruh jajaran, baik yang ada di Indonesia maupun di perwakilan-perwakilan di negara-negara terkait, untuk memantau situasi dan mengambil langkah penyelamatan jika dibutuhkan,” jelas Juri.
Pemerintah mencatat ada total 578 WNI yang berada di Iran dan Israel saat konflik kembali memanas sejak pertengahan Juni 2025. Dari jumlah tersebut, 386 WNI tinggal di Iran dan 192 orang berada di Israel. Kebanyakan dari mereka merupakan mahasiswa dan pelajar.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan menambahkan pemerintah akan menjalankan proses evakuasi secara bertahap. Hingga saat ini, sekitar 126 WNI telah menyatakan kesediaannya untuk dipulangkan ke Indonesia.
Kementerian terkait juga telah berkoordinasi intensif, termasuk dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk memastikan proses evakuasi berlangsung aman dan keselamatan seluruh WNI dapat terjamin di tengah situasi yang tidak menentu.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mendorong penyelesaian damai sekaligus melindungi kepentingan dan keselamatan warga negaranya di luar negeri.
(BAS/Red)
