Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyoroti perang saudara yang berkecamuk di Sudan sebagai tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-21. Ia mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak berdiam diri dan mengambil peran aktif dalam mendamaikan konflik tersebut sesuai mandat konstitusi.
Anwar memaparkan data mengerikan akibat perebutan kekuasaan antara Jenderal Abdel Fattah al-Burhan (SAF) dan Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo (RSF) yang pecah sejak April 2023.
“Akibat dari pertempuran tersebut… sekurangnya sudah 150 ribu orang tewas, lebih dari 522 ribu anak meninggal karena kekurangan gizi, 14 juta orang mengungsi… Peristiwa perang di Sudan ini benar-benar telah menjadi tragedi kemanusian terbesar dalam abad ke 21,” ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1).
Mandat Konstitusi dan Politik Bebas Aktif
Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menutup mata. Ia mengingatkan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang mewajibkan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Menurut Anwar, prinsip politik luar negeri “Bebas Aktif” bukan berarti netral tanpa aksi, melainkan tidak memihak salah satu blok namun aktif berpartisipasi meredakan ketegangan.
“Kita berharap agar pemerintah Indonesia dapat memainkan peran bagi membantu menghentikan konflik yang ada di Sudan agar korban-korban yang tidak kita inginkan jangan lagi berjatuhan,” tegasnya.
Ancaman Perpecahan Negara
Anwar menjelaskan bahwa konflik ini melibatkan dua jenderal yang dulunya bersekutu menggulingkan Presiden Omar al-Bashir. Kini, perseteruan mereka mengancam keutuhan wilayah Sudan.
Ia memperingatkan, jika konflik ini tidak segera diatasi, sejarah kelam tahun 2011 bisa terulang.
“Bila konflik ini tidak bisa di atasi maka tidak mustahil Sudan akan terbelah untuk kedua kalinya sebagaimana sebelumnya tahun 2011 dimana Sudan Selatan yang kaya dengan minyak telah memisahkan diri,” pungkas Anwar.
