Prasetyo Hadi tegaskan pelanggaran menteri tak otomatis picu reshuffle. Evaluasi rutin dilakukan lewat mekanisme internal Presiden Prabowo.
Generasi.co, Jakarta – Isu perombakan kabinet kembali mencuat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak semua tindakan kontroversial dari para menteri akan langsung berujung pada reshuffle.
“Ya kan kalau pun misalnya dalam tanda kutip (menteri) dianggap melanggar, kan tidak kemudian otomatis langsung dilakukan reshuffle ya,” ujar Prasetyo dalam pernyataannya, dikutip Rabu (28/5).
Menurut Prasetyo, blunder pernyataan seorang menteri belum tentu mencerminkan buruknya kinerja di jajaran eksekutif. Ia menegaskan pentingnya melihat secara menyeluruh sebelum mengambil langkah pergantian.
“Belum tentu sesuatu yang disampaikan kurang pas itu sudah pasti kinerjanya tidak baik. Artinya enggak langsung melanggar kemudian akan dilakukan reshuffle, enggak seperti itu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan Presiden Prabowo secara berkala melakukan evaluasi terhadap para pembantunya. Proses evaluasi itu tidak hanya dilakukan langsung oleh Presiden, tetapi juga melalui jalur-jalur struktural yang sudah ditetapkan dalam pemerintahan.
“(Evaluasi menteri) rutin, biasanya melalui kami. Saya sebagai Menteri Sekretaris Negara, kemudian juga melalui Sekretaris Kabinet, kemudian juga biasanya beliau menggunakan jalur melalui Menteri Koordinator, jadi di bawah Kementerian Koordinator, diminta untuk kompak di masing-masing kementerian di bawah koordinasinya,” jelas Prasetyo.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) turut menanggapi isu reshuffle yang kembali muncul. Ia menilai bahwa menteri yang menimbulkan kegaduhan serta gagal dalam membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan patut dievaluasi.
“Jadi indikatornya sih ini saja. Bikin gaduh sama tidak bisa memanage stakeholdernya, ada enggak menteri yang masuk ke dua kategori ini?,” ujar Hensa.
Meski tekanan publik meningkat, pernyataan Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo lebih mengedepankan keharmonisan internal dan proses evaluasi yang menyeluruh daripada keputusan reshuffle yang reaktif.
(BAS/Red)
