Jakarta, Generasi.co — Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan ultimatum tegas terkait posisi Indonesia di dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Prabowo menyatakan kesiapannya untuk menarik keluar Indonesia dari keanggotaan dewan tersebut kapan saja, apabila arah kebijakannya dinilai tidak lagi menguntungkan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Langkah penarikan diri tersebut, menurut Prabowo, bahkan bisa dilakukan secara sepihak tanpa perlu melalui proses perundingan dengan anggota Group of Eight lainnya. Hal ini disampaikannya dalam sebuah forum diskusi bersama jurnalis dan pakar di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3/2026).
“Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar,” tegas Prabowo.
Lobi Tingkat Tinggi: Peran Trump dan Resolusi PBB
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara blak-blakan mengungkap kronologi di balik layar mengapa Indonesia pada akhirnya memutuskan bergabung ke dalam BoP.
Semuanya bermula pada 23 September lalu, beberapa jam setelah Prabowo berpidato di Sidang Umum PBB menyuarakan solusi dua negara (two-state solution). Ia bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim lainnya—yang tergabung dalam Group of Eight (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, Mesir, dan Indonesia)—diundang dalam pertemuan tertutup oleh Presiden AS, Donald Trump.
Dalam pertemuan itu, Utusan Khusus AS, Steve Witkoff, memaparkan 21-point plan (21 poin rencana perdamaian) untuk Jalur Gaza. Indonesia menyoroti secara khusus dua poin krusial:
- Poin 19 dan 20: Menjamin Palestina diberikan jalan untuk menjadi bangsa yang mandiri dan menentukan masa depannya sendiri.
- Fasilitasi AS: Komitmen Washington untuk memfasilitasi dialog langsung antara Israel dan Palestina agar dapat hidup berdampingan secara damai.
Sikap Pragmatis demi Pengaruh Global
Melihat adanya secercah peluang bagi kemerdekaan Palestina, Group of Eight berembuk dan sepakat mendukung rencana tersebut. Mereka kemudian menunjuk Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sebagai juru bicara untuk menyampaikan persetujuan kepada Presiden Trump.
“We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel,” ujar Prabowo mengulang kembali pesan krusial dari Group of Eight kepada pihak AS.
Tak lama setelah lobi tersebut, gagasan BoP resmi diadopsi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Prabowo menjelaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung adalah pilihan yang paling realistis. Berada di dalam sistem dinilai memberikan ruang tawar yang lebih kuat dibandingkan sekadar menjadi penonton di luar gelanggang.
“Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar, kita tidak bisa. Jadi, akhirnya kita putuskan, kita masuk,” pungkas Prabowo.
