Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat (SR) bukanlah proyek pendidikan biasa. Ia menyebut program ini sebagai langkah berani dan tidak normatif yang diambil pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem secara cepat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/01).
Menurut Prasetyo, pemerintah menyadari adanya keraguan di awal pembentukan program ini. Namun, keputusan tetap diambil untuk memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial agar sekolah bisa segera beroperasi tanpa harus menunggu pembangunan gedung baru yang memakan waktu.
“Ini langkah yang tidak normatif. Kita harus berani berpikir out of the box untuk memutus kemiskinan,” ujar Prasetyo.
Tampung 15 Ribu Siswa Termiskin
Hingga saat ini, sebanyak 166 unit Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Sekolah ini menampung sekitar 15.000 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang seluruhnya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling sulit.
“Ini memang khusus untuk saudara-saudara kita yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Meski fokus pada Sekolah Rakyat, Prasetyo memastikan perbaikan sekolah reguler tetap menjadi prioritas. Tahun ini, pemerintah menargetkan renovasi minimal 60.000 sekolah dan mendistribusikan panel interaktif ke 288.000 sekolah untuk digitalisasi pembelajaran.
Untuk pengembangan Sekolah Rakyat sendiri, pemerintah menargetkan pembangunan fisik sekolah yang ideal di 104 titik tambahan pada tahun ini.
Usai agenda di Banjarbaru, rombongan Presiden dijadwalkan bertolak ke Balikpapan untuk meresmikan kilang minyak sebelum melanjutkan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
