Eddy Soeparno desak percepatan energi terbarukan dan PLTN sebagai langkah strategis transisi energi nasional serta upaya hadapi perubahan iklim.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia, termasuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Langkah ini disebutnya sebagai bagian penting dari strategi nasional menghadapi perubahan iklim dan mendorong transisi energi berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Eddy dalam Forum Diskusi Aktual bertema ‘Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim’ yang diselenggarakan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Eddy menjelaskan diskusi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya antara MPR RI dengan Hashim Djojohadikusumo selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, serta mantan PM Inggris Tony Blair.
“Pertemuan bersama Pak Hasyim dan Mr. Tony Blair di antaranya membahas peluang kerja sama untuk mempercepat transisi energi, termasuk program waste to energy yang saat ini regulasinya tengah direvisi,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).
Ia menambahkan, kehadiran TBI di forum ini bertujuan memberikan masukan terkait program transisi energi di Indonesia, mulai dari pengelolaan sampah, ekonomi karbon, hingga penguatan energi bersih.
“Saya hadirkan Tony Blair Institute di sini agar bisa memberikan pandangan terkait program transisi energi di Indonesia. Termasuk penanganan sampah, pengembangan ekonomi karbon, hingga penguatan strategi energi terbarukan,” lanjutnya.
Eddy menilai pengalaman TBI dalam pengembangan teknologi nuklir dan isu geopolitik sangat relevan untuk mendukung PLN dalam merumuskan kebijakan strategis di sektor energi nuklir.
TBI, bersama Indonesia Carbon Capture and Storage Center (Indonesia CCS Center), juga disebut Eddy sebagai mitra strategis dalam merumuskan kajian MPR, termasuk revisi Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu, ia mendorong pembentukan perjanjian lintas negara (cross-border agreement) untuk implementasi teknologi carbon capture and storage (CCS) dengan negara seperti Singapura dan Korea Selatan.
Sementara itu, Evy Haryadi dari PLN menuturkan bahwa pengembangan PLTN di Indonesia masih dalam tahap awal, dan saat ini tengah dilakukan studi kelayakan. PLN juga telah berdialog dengan berbagai mitra internasional, seperti Rosatom, NuScale, dan IAEA, untuk mempelajari praktik terbaik dari negara lain.
Menurut Evy, nuklir adalah alternatif yang menjanjikan dalam penyediaan energi bersih, mengingat tantangan yang dihadapi oleh sumber lain seperti panas bumi dan energi air.
“Energi lain seperti panas bumi dan hidro masih punya tantangan besar. Panas bumi terkendala pendanaan karena risiko pengeboran, sedangkan hidro memiliki isu keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.
Eddy secara khusus meminta PLN untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi publik terkait teknologi nuklir. Ia mencontohkan bagaimana Uni Emirat Arab memerlukan dua tahun kampanye menyeluruh sebelum mulai membangun PLTN.
“Edukasi publik ini penting, agar masyarakat memahami manfaat nuklir, tidak hanya risikonya. Dukungan penuh dari kami untuk edukasi ini agar target net zero emission 2060 tercapai,” pungkas Eddy.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri jajaran direksi PT PLN (Persero), seperti Evy Haryadi (Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan), Suroso Isnandar (Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan), Abdan Hanif Satria (EVP Pengembangan Bisnis dan Investasi), serta Kamia Handayani (EVP Energy Transition and Sustainability). Juga hadir perwakilan dari Tony Blair Institute (TBI).
