Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, secara tegas membantah tudingan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki lahan kelapa sawit di wilayah Sumatera — termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan itu disampaikan Hashim pada acara Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Tahun 2025, yang digelar di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, Senin (23/12/2025).
“Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia,” ujar Prabowo. Dia menilai klaim sebaliknya sebagai bentuk fitnah yang sengaja disebarkan pihak-pihak yang selama ini merusak lingkungan.
Dalam paparan yang bernuansa serangan balik terhadap para penuduh, Hashim menuduh aktor di balik hoaks adalah pelaku korupsi yang justru menguasai lahan sawit secara ilegal dalam skala masif. Menurutnya, terdapat sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang tersebar bahkan hingga kawasan hutan lindung dan taman nasional, dan lahan-lahan tersebut diduga dikuasai oleh ratusan perusahaan dengan konsesi ilegal.
“Ada lebih dari 200 perusahaan (sawit, Red) yang pemiliknya adalah orang-orang jahat. Kami menduga merekalah yang menyebarkan fitnah ini,” katanya.
Hashim mengaitkan gelombang hoaks dengan reaksi para pemilik konsesi ilegal terhadap kebijakan pemerintah yang kini dinilai lebih tegas menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan.
“Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini karena pemerintah berani menegakkan hukum,” jelasnya, menekankan bahwa pembongkaran praktik-praktik ilegal lingkungan memunculkan upaya mendiskreditkan figur publik melalui informasi palsu.
Lebih jauh, Hashim memaparkan mekanisme penyebaran fitnah: menurut pengamatannya, kampanye tuduhan kepemilikan lahan sawit oleh Presiden itu diproduksi dan disebarkan melalui media sosial oleh influencer yang dibayar dan jaringan akun otomatis (bot). “Kita sudah lihat indikasi pihak yang membayar influencer dan bot di media sosial. Dari situlah muncul fitnah Prabowo memiliki lahan sawit,” tuturnya.
Di samping pembelaan terhadap Presiden, Hashim menegaskan komitmen pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang menuntut perlindungan kawasan hutan dan penegakan hukum atas praktik industri yang merusak lingkungan. Sebagai contoh konkret, Hashim menyebut penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara sebagai langkah yang sejalan dengan tuntutan masyarakat setempat.
“Saya yakin pemerintah akan benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara terkait pabrik Toba Pulp Lestari. Saya dengar sudah ditutup sementara, mudah-mudahan ditutup selamanya. Aspirasi ini tentu akan saya sampaikan kepada Presiden,” pungkasnya.
Dengan nada tegas, pernyataan Hashim menempatkan narasi utama pada dua hal: (1) bantahan langsung atas tuduhan kepemilikan lahan sawit oleh Presiden Prabowo, dan (2) penyerangan balik kepada pemilik konsesi sawit ilegal yang diduga menggunakan disinformasi untuk mempertahankan kepentingan mereka dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.
