DPR resmi mengesahkan UU BUMN dan meresmikan BPI Danantara, lembaga pengelola investasi negara dengan aset Rp9.480 triliun. Ibas menekankan pentingnya transparansi dan dividen optimal bagi negara.
Generasi.co, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang sekaligus meresmikan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Lembaga ini diharapkan menjadi mesin utama dalam mengoptimalkan investasi negara dan meningkatkan dividen bagi penerimaan nasional.
Dengan modal awal minimal Rp1.000 triliun, yang diambil dari laporan modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang mencapai Rp1.135 triliun, BPI Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.
Menanggapi pengesahan ini, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan, Danantara harus mampu menjalankan investasi nasional dengan baik, serta memberikan keuntungan dan dividen tinggi bagi negara.
“Kita berbicara tentang institusi yang mengelola ribuan triliun rupiah. Maka, saya menekankan pentingnya strategi investasi yang agresif namun tetap prudent dan kolaboratif.”
“Danantara tidak boleh hanya menjadi lembaga yang mengamankan aset, tetapi juga harus mampu menghasilkan laba dan dividen yang optimal untuk negara,” ujar Ibas, Selasa (4/2/2025).
BPI Danantara akan membawahi tujuh BUMN besar dan Indonesia Investment Authority (INA), dengan total aset kelolaan yang ditaksir mencapai Rp600 miliar dollar AS atau sekitar Rp9.480 triliun.
Dengan angka ini, Danantara akan menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar keempat di dunia.
Enam Tugas Pokok BPI Danantara
Ibas menyoroti bahwa keberhasilan Danantara akan sangat bergantung pada efektivitas dalam menjalankan enam tugas pokoknya, yaitu:
- Mengelola dividen dari holding investasi dan BUMN
- Menyetujui restrukturasi BUMN yang berada di bawah naungannya
- Membentuk holding investasi dan operasional
- Mengoptimalkan investasi negara dengan strategi yang efisien
- Mengembangkan kolaborasi dengan investor global
- Mendorong daya saing nasional melalui investasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi
Dengan skala dan mandat yang besar, Ibas menegaskan bahwa Danantara harus dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.
“Jangan sampai kewenangan besar ini malah menciptakan ketidakefisienan atau tumpang tindih regulasi. Kita ingin melihat BUMN tumbuh sehat, menghasilkan dividen maksimal, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Transparansi dan Efisiensi
Ibas juga menyoroti bahwa meskipun BPI Danantara memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tantangan dalam pengelolaan investasi yang berskala besar harus diantisipasi sejak awal.
Ia menekankan bahwa keberhasilan Danantara tidak hanya bergantung pada besarnya aset yang dikelola, tetapi juga pada bagaimana pengelolaan investasi dilakukan secara transparan dan efisien.
“Dengan skala investasi ribuan triliun, tidak boleh ada ruang bagi ketidakefisienan. Kita harus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada keuntungan negara, bukan justru menjadi beban fiskal di masa depan,” tambahnya.
DPR dan Partai Demokrat Akan Mengawal Kinerja Danantara
Lebih lanjut, Ibas menegaskan bahwa dirinya bersama MPR RI dan Partai Demokrat akan terus mengawal kinerja Danantara agar investasi yang dikelola mampu mendorong daya saing nasional dan membuka peluang kolaborasi strategis dengan investor global.
Dengan strategi investasi yang solid, Danantara diharapkan mampu menjadi motor utama dalam meningkatkan stabilitas ekonomi serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.
“Kami akan terus mengawal implementasi kebijakan ini memastikan, Danantara benar-benar berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
