Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya peran kampus dalam kebijakan publik berbasis data ilmiah agar lebih tepat sasaran. Ia juga menyoroti subsidi LPG 3 kg yang masih salah sasaran dan urgensi transisi energi terbarukan di Indonesia.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno akui pentingnya peran kampus dalam kebijakan publik.
Hal itu, menurut Eddy Soeparno, agar setiap kebijakan yang dibuat pemerintah lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang bertajuk “Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim”.
“Keterlibatan kampus dalam kebijakan ini penting karena rekomendasi yang disampaikan berbasis riset dan data ilmiah,” ujar Eddy dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).
“Kebijakan yang berbasis data ilmiah atau data-driven tentu akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan, khususnya kelompok miskin dan tidak mampu,” imbuhnya.
Subsidi LPG 3 Kg Harus Tepat Sasaran
Sebagai Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI), Eddy menyoroti contoh urgensi kebijakan berbasis data, salah satunya terkait subsidi LPG 3 kg yang masih salah sasaran.
“Saat ini, subsidi LPG 3 kg masih banyak diakses oleh kalangan yang mampu. Mulai dari kafe, restoran, orang-orang kaya, hingga artis pun menggunakan LPG 3 kg.”
“Ini tidak tepat, karena LPG 3 kg seharusnya hanya digunakan oleh UMKM dan masyarakat kurang mampu,” terang dia.
Eddy menegaskan, pemerintah terus berupaya membenahi subsidi ini, dan MPR RI mendorong kampus untuk turut serta dalam memastikan subsidi tepat sasaran melalui riset berbasis data ilmiah.
“Dengan keterlibatan akademisi, kita bisa mendapatkan solusi berbasis data untuk mengoptimalkan distribusi subsidi LPG agar benar-benar dinikmati oleh kelompok yang berhak,” tambahnya.
Dorong Kampus Berperan dalam Kebijakan Transisi Energi
Selain menyoroti subsidi energi, Eddy juga menegaskan pentingnya peran kampus dalam kebijakan transisi menuju energi terbarukan.
Menurutnya, inovasi-inovasi yang dihasilkan kampus harus diperluas cakupannya hingga ke tingkat kebijakan nasional.
“Indonesia saat ini memiliki ketahanan energi yang relatif mapan, meski belum sepenuhnya mandiri.”
“Karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan di satu sisi, dan di sisi lain menurunkan penggunaan energi fosil tanpa mengorbankan ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Menurut Eddy, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri sangat diperlukan untuk mempercepat transisi menuju energi bersih.
Kampus dapat menjadi pusat penelitian dan pengembangan kebijakan energi yang berbasis data dan inovasi.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan, kebijakan publik harus berbasis riset dan data ilmiah agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat, terutama kelompok miskin dan kurang mampu.
Dalam konteks energi, Eddy menyoroti dua hal utama:
- Penyaluran subsidi LPG 3 kg yang masih tidak tepat sasaran dan memerlukan pembenahan berbasis data ilmiah.
- Peran kampus dalam transisi energi, dengan mendorong inovasi energi terbarukan agar dapat diimplementasikan dalam kebijakan nasional.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, kebijakan energi Indonesia diharapkan dapat lebih berkelanjutan, adil, dan efisien dalam jangka panjang.
(BAS/Red)