Kuartal I 2026 Tembus Defisit Rp240 Triliun, Menkeu Purbaya Buka Suara: Masyarakat Jangan Kaget!

Jakarta, Generasi.co — Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal I 2026 (per 31 Maret) mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun. Angka tersebut ekuivalen dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Merespons besaran angka tersebut, Menkeu menegaskan agar publik tidak perlu panik. Ia membeberkan bahwa rancangan APBN secara teknis memang sengaja didesain untuk mengalami defisit guna mengakselerasi dan meratakan distribusi belanja negara sejak awal tahun.

“Ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit. Kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya. Jadi kita berhati-hati dalam hal ini,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Belanja Negara Meroket, Lampaui Pendapatan

Kondisi defisit ini dipicu oleh laju belanja negara yang dieksekusi jauh lebih agresif dibandingkan laju penerimaan kas negara. Hingga akhir Maret 2026, realisasi belanja negara melesat tajam sebesar 31,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), menyentuh level Rp815 triliun.

Di sisi lain, total pendapatan negara bertengger di angka Rp574,9 triliun. Meskipun angka penerimaan ini mencetak pertumbuhan positif sebesar 10,5 persen (yoy), volumenya masih berada di bawah agresivitas belanja pemerintah.

Rincian Postur APBN Kuartal I 2026

Berikut adalah pembedahan struktur APBN yang disampaikan oleh Kemenkeu per 31 Maret 2026:

  • Pendapatan Negara (Rp574,9 Triliun)
    • Penerimaan Perpajakan: Rp462,7 triliun (ditopang oleh setoran Pajak Rp394,8 triliun serta Kepabeanan & Cukai Rp67,9 triliun).
    • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp112,1 triliun.
    • Penerimaan Hibah: Rp100 miliar.
  • Belanja Negara (Rp815 Triliun)
    • Belanja Pemerintah Pusat: Rp610,3 triliun (terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga Rp281,2 triliun dan Non-Kementerian/Lembaga Rp329,1 triliun).
    • Transfer ke Daerah (TKD): Rp204,8 triliun.

Pemerintah memastikan bahwa postur defisit pada kuartal pertama ini merupakan bagian dari siklus kenormalan anggaran. Laju keuangan negara ini akan terus dikawal secara ketat agar stimulus ekonomi melalui belanja pemerintah pusat dan daerah dapat berdampak maksimal bagi perekonomian riil.