Lestari Moerdijat minta percepatan realisasi satu data disabilitas nasional untuk mendukung kebijakan inklusif dan program pembangunan yang akurat.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya percepatan penyediaan satu data nasional yang valid dan terintegrasi mengenai penyandang disabilitas, sebagai dasar untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
“Dibutuhkan program pembangunan dengan pijakan yang kuat dan terukur bagi para penyandang disabilitas, sehingga dibutuhkan data yang benar-benar valid dan dapat diakses semua pihak,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/9/2025).
Pernyataan tersebut merespons kondisi terkini yang diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum. Ia menyebutkan data penyandang disabilitas di Indonesia masih tersebar di banyak kementerian dan lembaga, sehingga menyulitkan dalam merancang kebijakan yang inklusif dan akurat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat lebih dari 17,8 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Namun, sepertiga dari jumlah tersebut belum menyelesaikan pendidikan dasar, dan tingkat partisipasi kerja hanya mencapai 23,94%.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menyebut kondisi ini menggarisbawahi urgensi sistem pendataan yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Proses mewujudkan data tunggal terkait disabilitas dalam skala nasional harus mendapat dukungan semua pihak terkait, baik pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah maupun masyarakat,” tegasnya.
Politisi dari Dapil II Jawa Tengah itu juga menekankan bahwa proses pendataan tidak boleh sekadar administratif, melainkan harus mampu menangkap keberagaman kebutuhan dan kondisi para penyandang disabilitas di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan program data tunggal tersebut membutuhkan perencanaan menyeluruh, penganggaran yang memadai, serta pelaksanaan yang konsisten di semua lini.
“Data yang dihasilkan kelak harus benar-benar valid dan mencerminkan kondisi para penyandang disabilitas di Tanah Air, yang diharapkan bisa menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan program pembangunan yang lebih inklusif,” tutup Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
