Menlu Sugiono ungkap ribuan WNI terjebak penipuan kerja di Kamboja. Pemerintah siapkan edukasi dan perlindungan sejak sebelum keberangkatan.
Generasi.co, Jakarta – Kasus penipuan kerja yang melibatkan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya di Kamboja, kembali menjadi perhatian publik. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan perlunya pendekatan menyeluruh dalam menangani masalah ini, mulai dari edukasi hingga perlindungan hukum.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (30/6/2025), Sugiono menjelaskan tidak semua WNI yang menjadi korban di luar negeri merupakan korban murni tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Banyak di antaranya justru tertipu oleh skema pekerjaan palsu yang tampak menggiurkan, tetapi tidak melalui jalur resmi.
“Modusnya sebagian besar terkait online scam, terutama di Kamboja dan Myanmar,” jelasnya dikutip Rabu (2/7).
Ia memaparkan data dari total 7.000 kasus yang tercatat sejak 2021 hingga 2025, sebanyak 4.300 kasus terjadi di Kamboja. Dari jumlah itu, lebih dari 1.500 kasus dikategorikan sebagai TPPO.
Fakta yang mengkhawatirkan lainnya adalah adanya individu yang berulang kali terlibat dalam jaringan sindikat penipuan meskipun sebelumnya telah dipulangkan ke Indonesia.
“Kami temukan ada fenomena repeated offender, yang sudah dipulangkan tapi kembali terjerumus,” ujar Sugiono.
“Ini menunjukkan bahwa pendekatannya harus komprehensif, dari hulu ke hilir,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur legal bekerja di luar negeri. Banyak calon pekerja migran yang berangkat tanpa dokumen lengkap, sehingga keberadaan mereka tidak tercatat dalam sistem perlindungan pemerintah.
“Banyak yang tidak melaporkan diri. Belum lagi jenis pekerjaan mereka kerap berada di area abu-abu, bahkan gelap, sehingga mereka tidak terdata di sistem perlindungan kita,” tambahnya.
Sebagai langkah ke depan, Sugiono menyampaikan rencana Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi tentang migrasi aman, bekerja sama dengan DPR serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ia berharap pendekatan ini dapat menekan angka penipuan kerja yang kerap terjadi di negara-negara rawan, seperti Kamboja dan Myanmar.
“Kami butuh kerja sama dari Komisi I dan para anggota DPR. Saya yakin dari dapil masing-masing, pasti ada warga yang bekerja di luar negeri. Perlu ada edukasi sejak awal, bahkan sebelum mereka berangkat,” tutup Sugiono.
(BAS/Red)
