Ketua MPR Ahmad Muzani minta pemda ambil langkah strategis atasi keterbatasan anggaran PPPK guru. Empat solusi ditawarkan, termasuk efisiensi dan investasi.
Generasi.co, Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah daerah untuk segera merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya tenaga guru.
Pernyataan ini disampaikan Muzani merespons keluhan Gubernur Banten Andra Soni yang mengungkapkan beban anggaran untuk membiayai 11.737 tenaga PPPK di wilayahnya. Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan para kepala daerah di Kota Serang, Senin (14/7/2025).
“Contoh dari gubernur, ada 11.000-an PPPK. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi kemampuan anggarannya terbatas,” ujar Muzani dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/7).
Ia menjelaskan salah satu kendala utama di daerah adalah tingginya belanja wajib yang tidak sebanding dengan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, keterbatasan ruang fiskal akibat efisiensi dan restrukturisasi anggaran semakin mempersempit kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan dasar.
Meski demikian, Muzani menegaskan efisiensi tetap perlu dilakukan secara bijak agar layanan esensial seperti pendidikan dan kesehatan tetap berjalan optimal.
“Rata-rata PPPK itu guru. Nggak mungkin diberhentikan. Tapi kalau tidak ada pos anggarannya, ini juga jadi problem,” ungkapnya.
Empat Strategi Atasi Tekanan Anggaran PPPK
Untuk mengatasi tekanan fiskal, Muzani mengusulkan empat langkah utama yang bisa diambil oleh pemerintah daerah:
- Efisiensi terhadap program-program yang tidak prioritas
- Optimalisasi penggunaan aset milik daerah
- Mendorong peningkatan investasi daerah
- Penguatan sektor ekonomi lokal seperti UMKM dan pariwisata
“Inovasi dan kreativitas daerah penting untuk menggantikan skema pembiayaan yang ada. Dampaknya bisa terasa di pertengahan 2026,” kata Muzani.
Lebih lanjut, ia mengingatkan ketergantungan penuh pada bantuan pusat bukan solusi jangka panjang. Pemerintah daerah, kata dia, perlu bersikap transparan terhadap keterbatasan fiskal yang mereka hadapi.
“Jangan semua dilempar ke pusat. Kemampuan daerah dan keterbatasannya harus dijelaskan secara objektif,” tegasnya.
Untuk membantu penyelesaian persoalan ini, Muzani menyatakan kesiapannya memfasilitasi pertemuan antara para kepala daerah dan kementerian teknis seperti Kementerian PUPR, Kesehatan, dan Pertanian.
“Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur. Nanti saya pertemukan dengan menteri-menteri terkait. Saya kawal agar kepala daerah bisa sampaikan masalahnya langsung,” pungkasnya.
(BAS/Red)
