Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah secara serentak, pertama dalam sejarah Indonesia. Pelantikan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat pembangunan daerah.
Generasi.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah beserta wakilnya, Kamis (20/2/2025).
Prabowo Subianto melantik ratusan kepala daerah itu dalam sebuah upacara bersejarah yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Pelantikan serentak ini menjadi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia.
Upacara ini diawali dengan kirab dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Kepresidenan.
Setelah tiba di Istana, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum masuk ke prosesi pelantikan utama.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menjelaskan bahwa pelantikan ini melibatkan 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.
“Sebanyak 961 kepala daerah dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik,” ujar Yusuf Permana pada Rabu (19/2/2025).
Pimpin Sumpah Jabatan Para Kepala Daerah
Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah.
“Bersediakah Saudara-saudara mengucapkan sumpah janji sesuai agama masing-masing?” tanya Prabowo.
“Bersedia,” jawab para kepala daerah serentak.
Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah:
“Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.”
Sebagai bagian dari prosesi pelantikan, enam kepala daerah dari berbagai provinsi ditunjuk sebagai perwakilan untuk menandatangani berita acara pelantikan secara simbolis.
Berikut adalah enam kepala daerah yang mewakili sumpah jabatan berdasarkan agama masing-masing:
- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal – mewakili sumpah agama Islam.
- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda – mewakili sumpah agama Katolik.
- Wali Kota Singkawang, Tjhau Chui Mie – mewakili sumpah agama Buddha.
- Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata – mewakili sumpah agama Hindu.
- Wali Kota Manado, Andrei Angouw – mewakili sumpah agama Konghucu.
- Bupati Merauke, Yoseph P. Gebze – mewakili sumpah agama Kristen Protestan.
Setelah pembacaan sumpah jabatan, keenam perwakilan kepala daerah tersebut menandatangani berita acara pelantikan yang menandai keabsahan jabatan mereka.
Pesan Prabowo
Dalam amanatnya kepada para kepala daerah yang baru dilantik, Prabowo menekankan pentingnya loyalitas kepada rakyat, komitmen terhadap pembangunan daerah, serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
“Saya berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar Prabowo.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memantau kinerja kepala daerah, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan.
“Tantangan ke depan semakin besar, kita harus bekerja keras, tidak hanya untuk membangun daerah tetapi juga menjaga stabilitas nasional. Mari kita bersama-sama mengabdi untuk negeri ini,” tambahnya.
Efisiensi dan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
Pelantikan serentak ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan daerah yang diusung oleh pemerintahan Prabowo.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, sistem pelantikan serentak ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi birokrasi serta memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Sebelumnya, pelantikan kepala daerah dilakukan secara bertahap berdasarkan masa jabatan. Namun, dengan sistem ini, kita bisa menekan biaya dan mempercepat proses transisi pemerintahan di daerah,” jelas Tito.
Keputusan untuk melantik serentak juga bertujuan untuk menghindari kekosongan kepemimpinan daerah dan memastikan stabilitas pemerintahan lokal tetap terjaga.
Pelantikan serentak ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk tokoh politik, akademisi, dan masyarakat umum.
Sebagian besar masyarakat berharap kepala daerah yang baru dapat mengutamakan pelayanan publik, mengatasi permasalahan daerah secara konkret, serta menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, mengapresiasi langkah pelantikan serentak ini sebagai bentuk efisiensi dan inovasi pemerintahan.
“Ini langkah maju dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah. Saya harap para kepala daerah segera bekerja, tidak hanya sekadar seremonial, tetapi benar-benar turun ke lapangan dan menjalankan program kerja yang telah direncanakan,” ujar Gobel.
Sementara itu, di media sosial, banyak netizen yang mengungkapkan harapan agar kepala daerah yang baru dilantik tidak hanya berorientasi pada politik, tetapi lebih fokus pada kesejahteraan rakyat.
Pelantikan serentak 961 kepala daerah oleh Prabowo menandai era baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
Dengan sistem pelantikan serentak ini, diharapkan transisi kepemimpinan di daerah berjalan lebih lancar, koordinasi dengan pemerintah pusat lebih efektif, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kini, masyarakat menanti aksi nyata dari para kepala daerah yang baru dilantik, agar dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing.
(BAS/Red)
