Jenewa, Generasi.co — Di tengah pusaran konflik global yang kian brutal dan tatanan multilateralisme yang terancam runtuh, Indonesia tampil mengambil kendali moral di panggung dunia. Menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pertama kalinya, Indonesia bertekad mengembalikan marwah lembaga tersebut agar tak menjadi alat konfrontasi negara-negara adidaya.
Komitmen tegas ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, saat berpidato mewakili posisi nasional dalam Sidang Tingkat Tinggi (High-Level Segment) Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026).
Dalam pidato berdurasi tujuh menit yang disiarkan ke seluruh dunia, Sugiono mengingatkan bahwa esensi dasar dari HAM adalah mempersatukan umat manusia, bukan menjadi senjata politik yang memecah belah negara-negara di dunia.
“Universalitas hak asasi manusia seharusnya menyatukan kita dalam tujuan, bukan memecah belah kita dalam pendekatan,” tegas Sugiono.
Indonesia Tolak Standar Ganda dan Tebang Pilih
Menlu Sugiono tidak menampik bahwa saat ini multilateralisme dan Dewan HAM PBB sedang berada di bawah tekanan hebat akibat eskalasi geopolitik global. Ia memperingatkan bahwa Dewan HAM akan kehilangan legitimasinya jika terus terjebak dalam polarisasi dan mempraktikkan standar ganda.
“Jika dewan ini menjadi terpolarisasi, otoritasnya akan berkurang. Jika dianggap tebang pilih, legitimasinya akan terganggu. Kalau gagal memberikan keadilan, ia akan kehilangan kepercayaan,” jabarnya secara lugas.
Oleh karena itu, sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen untuk:
- Menjembatani perbedaan antarnegara anggota.
- Berkonsultasi secara luas dan mendengarkan dengan saksama.
- Bertindak secara imparsial, objektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Sugiono menegaskan bahwa presidensi Indonesia kali ini bukanlah untuk kepentingan eksklusif Jakarta, melainkan “Presidensi untuk semua”.
Sikap Tegas untuk Palestina dan Kawasan ASEAN
Terkait krisis kemanusiaan yang sedang membara, Indonesia kembali menunjukkan keteguhan sikapnya, terutama menyangkut nasib rakyat Palestina dan gejolak di kawasan Asia Tenggara.
Mengenai genosida di Gaza, Sugiono memastikan bahwa posisi Indonesia tidak akan pernah bergeser satu sentimeter pun. “Mengenai rakyat Palestina, Indonesia menegaskan kembali dukungannya yang tak tergoyahkan terhadap hak-hak mereka yang tidak dapat dirampas,” ucapnya lantang.
Indonesia terus mendesak penghentian segera kekerasan, pembukaan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta mendorong terwujudnya perdamaian abadi melalui Solusi Dua Negara (Two-State Solution).
Sementara di tingkat regional, Indonesia tetap memegang kendali untuk menekan Junta Militer Myanmar agar mengimplementasikan Konsensus Lima Poin ASEAN (Five-Point Consensus), yang mencakup penghentian kekerasan hingga dialog inklusif demi menyelamatkan warga sipil di negara tersebut.
Pemenuhan HAM Dimulai dari Piring Makan
Dalam forum bergengsi tersebut, Sugiono juga membawa perspektif unik dari dalam negeri. Ia memaparkan bahwa pemenuhan HAM sejati tidak melulu soal deklarasi politik, tetapi bermula dari kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat.
Ia memamerkan transformasi sosial yang tengah digenjot oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya melalui program pemenuhan gizi anak-anak bangsa.
“Memperluas akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bukan hanya sekadar desain kebijakan. Ini adalah perwujudan dari hak-hak dasar,” ungkap mantan Anggota DPR tersebut.
Sebagai penutup pidatonya, Sugiono secara resmi mengumumkan pencalonan kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2030–2032, guna memastikan kerja berkesinambungan di lembaga tersebut.
Peringatan Keras Sekjen PBB: HAM Sedang Runtuh!
Pernyataan Menlu Sugiono sejalan dengan peringatan keras yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dan Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, dalam sesi pembukaan. Keduanya menyoroti betapa hukum internasional kini hanya dianggap sebagai “ketidaknyamanan belaka” oleh negara-negara kuat.
Guterres memperingatkan bahwa HAM saat ini sedang diserang secara besar-besaran, disengaja, dan sistematis di seluruh dunia. “Supremasi hukum sedang dikalahkan oleh supremasi kekerasan,” ujar Guterres prihatin.
Ia menyoroti invasi Rusia ke Ukraina yang telah menewaskan lebih dari 15.000 warga sipil, serta genosida di Palestina di mana manusia hanya dijadikan alat tawar-menawar politik. “Ketika HAM runtuh, semuanya akan runtuh,” peringat Sekjen PBB tersebut.
Sementara itu, Volker Turk menuding adanya arogansi dari sejumlah pemimpin dunia yang bertindak seolah mereka kebal hukum dan berada di atas Piagam PBB. Menurutnya, perebutan kekuasaan saat ini terjadi dengan intensitas yang belum pernah terjadi selama 80 tahun terakhir.
“Roda kekuatan global sedang bergeser, konsekuensinya belum jelas. Beberapa pihak mengisyaratkan berakhirnya tatanan dunia seperti yang kita kenal,” pungkas Turk memaparkan realitas kelam peradaban saat ini.
