Kementerian Haji dan Umrah memastikan adanya penambahan petugas haji dari unsur TNI dan Polri setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat kualitas layanan dan memastikan pelaksanaan tugas di lapangan berjalan lebih optimal.
“Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Dahnil menyebut jumlah pasti penambahan petugas masih dibahas lebih lanjut. Namun, ia menegaskan bahwa komposisinya pasti meningkat sesuai arahan Presiden.
“Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah,” katanya.
Instruksi Prabowo Berimbas pada Penundaan Seleksi PPIH di Daerah Bencana
Selain penambahan petugas, kebijakan lain yang dipengaruhi kondisi darurat di Sumatera turut mendapat perhatian pemerintah. Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat resmi ditunda akibat dampak bencana yang masih berlangsung.
“Jadi untuk daerah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat itu kita tunda proses seleksinya sampai waktu yang belum kita tentukan. Sampai benar-benar siap, kemudian tiga provinsi ini mulai stabil,” tutur Dahnil.
Menurut dia, seluruh persyaratan seleksi petugas haji di tiga wilayah tersebut tetap sama. Hanya waktu pelaksanaannya yang akan diperpanjang untuk memberi ruang pemulihan bagi masyarakat terdampak.
“Tapi waktunya kita perpanjang, begitu saja,” ucapnya.
Instruksi langsung dari Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga kelancaran penyelenggaraan haji sekaligus memastikan proses layanan publik tetap adaptif terhadap situasi bencana nasional.
