Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan mengatasi persoalan ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini disebabkan oleh ketidakakuratan dan ketidakpaduan data penerima. Langkah tersebut diwujudkan melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa banyak program bansos tidak tersalurkan secara tepat akibat data penerima yang tidak akurat. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional DTSEN bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).
“Bapak Presiden menyadari secara sungguh-sungguh bahwa data kita selama ini memang belum padu. Karena datanya tidak padu, intervensinya juga tidak padu,” ujar Gus Ipul.
Prabowo Dorong Penyatuan Data Lewat DTSEN
Menurut Gus Ipul, ketidakterpaduan data menyebabkan dampak bansos tidak optimal, bahkan menghasilkan sasaran yang keliru. Kondisi inilah yang menjadi dasar Presiden Prabowo menerbitkan Inpres DTSEN pada 5 Februari 2025.
Inpres tersebut menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dalam penyaluran bansos dan subsidi, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Ini salah satu alasan Inpres itu terbit, dan ini sudah kita rasakan di tengah masyarakat,” kata Gus Ipul.
Anggaran Ratusan Triliun Terpapar Ketidakakuratan Data
Gus Ipul membeberkan temuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang menunjukkan banyaknya bansos dan subsidi tidak tepat sasaran. Bahkan, program dengan total anggaran lebih dari Rp 500 triliun turut terdampak masalah ketidakakuratan data.
“Ditengarai subsidi dan bantuan sosial itu tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Ketidaktepatan juga terjadi pada sejumlah program utama seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos sembako, yang sebagian besar dinilai tidak sampai kepada penerima yang benar-benar layak.
Dengan Inpres DTSEN, pemerintah menargetkan penyatuan data lintas kementerian/lembaga demi memastikan penyaluran bansos lebih tepat dan efektif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
