Generasi.co, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bingung dengan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Badan Pusat Statistik (BPS). Ia bahkan membuka kemungkinan pemerintah kembali menggunakan data lama jika hasil pengecekan menunjukkan DTSEN belum sesuai kondisi di lapangan.
Purbaya mengatakan dirinya belum pernah berkoordinasi dengan BPS mengenai metodologi pengambilan data DTSEN. Karena itu, ia mengaku belum mengetahui penyebab ketidaksesuaian data tersebut.
“Kenapa datanya salah? Saya enggak tahu, saya belum pernah cek dengan BPS gimana metodologinya, itu urusan mereka, mereka lebih mahir,” kata Purbaya kepada wartawan di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).
Purbaya mengatakan pemerintah akan menguji DTSEN menggunakan sejumlah sampel sebelum menjadikannya dasar program pemerintah. Ia berencana membandingkan ratusan data dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Nanti saya akan tes betul sebelum dipakai, saya akan tes berapa ratus data sama enggak dengan kondisi sebetulnya,” ujarnya.
Menurut Purbaya, data desil diperlukan untuk sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan penerapan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Jika hasil pengujian menunjukkan data belum sesuai, pemerintah dapat kembali menggunakan data lama sembari melakukan perbaikan terhadap DTSEN.
“Kami disuruh pakai DTSEN kan oleh BPK maupun oleh DPR, tapi kalau emang belum rapi, ya kami pakai data yang lama mungkin ya, terus kami rapikan lagi, kalau perlu anggaran, kami keluarkan anggaran,” katanya.
Purbaya juga mempertanyakan keputusan BPS mengunggah data yang menurutnya belum rampung. Ia mengatakan pemutakhiran data untuk 2027 juga belum selesai.
“Saya belum dengar laporan dari BPS, kan ini belum selesai kan, belum selesai kan untuk 2027 surveinya, pemutakhirannya juga belum selesai kan yang itu, saya bingung kenapa sudah di-upload,” ujarnya.
Ia mengatakan data seharusnya diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Purbaya menyatakan akan menanyakan persoalan tersebut kepada BPS.
Ketidaksesuaian data desil juga disoroti Purbaya dengan memberikan contoh anaknya yang masuk desil 7, sedangkan seorang tukang becak berada di desil 10. Ia memastikan pemerintah tetap memperhatikan keluhan masyarakat mengenai data tersebut.
“Kami enggak akan tutup mata terhadap komplain dari masyarakat,” kata dia.
Purbaya juga menanggapi permintaan tambahan anggaran BPS sebesar Rp1,4 triliun yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi X DPR pada Rabu (2/9/2026). Ia mengaku belum mengetahui permintaan tersebut karena belum disampaikan kepadanya.
Ia mengatakan total anggaran BPS pada 2026 mencapai Rp9 triliun. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan pemutakhiran DTSEN dan sensus yang nilainya sekitar Rp7 triliun hingga Rp8 triliun.
“Yang jelas dia sensus minta digabung sama DTSEN supaya lebih cepat dan saya menghemat katanya, ya saya ikutin, ya sudahlah Rp 7 (triliun) lebih lah,” ujar Purbaya.
