Generasi.co, Jakarta – Digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) berpotensi meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sekaligus menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp200 triliun.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan potensi tersebut berasal dari integrasi data berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses pendaftaran serta verifikasi calon penerima bantuan sosial.
Dalam uji coba Perlinsos digital, proses yang dilakukan secara manual dan dapat memerlukan waktu hingga 200 hari dapat dipangkas menjadi sekitar lima menit.
“Kalau satu-satu manual 200 hari, setengah tahun lebih ya. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja,” ujar Qodari dalam konferensi pers Update Program Prioritas di Auditorium Bakom, Jakarta, Rabu.
Perlinsos digital menggunakan data dari delapan kementerian dan lembaga sebagai filter untuk menentukan kelayakan penerima bantuan. Data yang digunakan antara lain mencakup kepemilikan tanah, penggunaan listrik, kondisi rumah, usia, kepemilikan kendaraan, status kepegawaian, dan upah.
Data tersebut kemudian dicocokkan dengan data desil yang selama ini menjadi salah satu indikator kelayakan penerima bantuan sosial.
Menurut Qodari, integrasi data juga dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam melakukan pendataan secara manual.
Ia mencontohkan uji coba di Surabaya yang membuat aparat tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan memiliki basis data yang lebih terintegrasi.
Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pendataan manual. Data yang telah terintegrasi dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan verifikasi penerima bantuan.
Digitalisasi juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan menekan anggaran pemerintah.
Qodari mengatakan penerapan prinsip Digital Public Infrastructure (DPI) dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpotensi menghemat anggaran hingga puluhan triliun rupiah.
Jika diterapkan pada berbagai program perlindungan sosial lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 triliun hingga Rp200 triliun.
“Potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 hingga Rp200 triliun, mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024,” kata Qodari.
Ia mengatakan potensi efisiensi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Selain efisiensi anggaran, digitalisasi Perlinsos diharapkan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan pemerintah. Data yang terhubung antarinstansi memungkinkan pemerintah melihat kondisi masyarakat secara lebih utuh sebelum menetapkan kebijakan.
