Jakarta, Generasi.co — Lonceng peringatan bagi kualitas infrastruktur dan layanan publik di Indonesia kembali berbunyi. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat, mendesak pemerintah untuk segera membongkar dan membenahi sistem layanan publik agar jauh lebih inklusif.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Ke depan, Indonesia diproyeksikan akan menghadapi lonjakan jumlah warga penyandang disabilitas yang membutuhkan akses setara di berbagai sektor krusial, mulai dari kesehatan, transportasi, hingga fasilitas umum lainnya.
“Langkah-langkah antisipatif sangat diperlukan dalam upaya menghadirkan layanan publik di sektor kesehatan, transportasi, dan sarana umum lainnya yang lebih inklusif, menghadapi peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang diperkirakan meningkat,” tegas Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/2/2026).
Bom Waktu Demografi dan Realitas Pahit Kesehatan RI
Peringatan politisi yang akrab disapa Rerie ini didasari oleh deretan angka statistik yang memprihatinkan. Kebutuhan akan fasilitas inklusif saat ini sudah berada di fase darurat, mengingat besarnya populasi kelompok rentan di Tanah Air.
Berikut adalah potret data yang menjadi sorotan utama:
- Populasi Masif: Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Agustus 2025, tercatat sekitar 15,2 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas.
- Anak-anak Rentan: Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mengungkap lebih dari 1 juta anak usia 5–17 tahun hidup dengan disabilitas, di mana proporsi terbesarnya adalah disabilitas intelektual dan mental.
- Kesenjangan Usia Harapan Hidup: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat usia harapan hidup masyarakat Indonesia mencapai 73–74 tahun. Namun, usia “harapan hidup sehat” rupanya terpaut 11–12 tahun lebih rendah.
Artinya, jutaan masyarakat Indonesia terpaksa menghabiskan lebih dari satu dekade masa tuanya dalam kondisi kesehatan yang menurun drastis, yang secara otomatis berpotensi besar memicu disabilitas di usia senja.
Ironi Aksesibilitas: Cuma 4,4 Persen Puskesmas Ramah Disabilitas
Meski data menunjukkan lonjakan kebutuhan yang nyata, infrastruktur negara tampaknya masih tertatih-tatih mengejar ketertinggalan. Rerie membeberkan sebuah ironi besar di sektor kesehatan akar rumput.
Berdasarkan catatan Kemenkes RI hingga tahun 2025, dari total lebih dari 10.300 Puskesmas yang tersebar di seluruh pelosok negeri, hanya sekitar 4,4 persen yang masuk kategori ramah disabilitas.
Melihat ketimpangan yang tajam ini, Anggota Komisi X DPR RI tersebut menekankan bahwa penyiapan layanan publik yang inklusif tidak bisa lagi ditunda, dan tidak bisa dikerjakan sendirian oleh satu kementerian.
“Kolaborasi yang kuat sejak dini antarpihak terkait sangat penting. Kami berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah memiliki kepedulian yang sama untuk memberikan layanan yang mudah diakses oleh setiap warganya,” imbau Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.
Sebagai penutup, Rerie mendorong agar cetak biru layanan publik inklusif ini dapat segera diwujudkan menjadi aksi nyata. Hak atas fasilitas yang layak dan setara adalah kunci utama untuk mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, mandiri, dan berdaya saing di masa depan.










