Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) terkait krisis ekonomi yang melanda Venezuela. Anwar menilai, sanksi ekonomi yang dijatuhkan Washington bukanlah upaya penegakan demokrasi, melainkan sebuah bentuk “intervensi bertopeng kemanusiaan” demi menguasai sumber daya alam negara tersebut.
Dalam pandangannya, keterpurukan ekonomi Venezuela saat ini—mulai dari hiperinflasi, anjloknya daya beli, hingga gelombang migrasi warga—tidak bisa dilepaskan dari tekanan eksternal yang masif.
“Mengapa hal itu (krisis) bisa terjadi? Karena adanya sanksi ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara tersebut,” ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (06/01).
Dendam Nasionalisasi Migas
Anwar menyoroti bahwa ketegangan ini memiliki akar sejarah yang panjang, terutama terkait kebijakan nasionalisasi industri minyak yang dimulai sejak era Presiden Hugo Chavez pada 2007 dan dilanjutkan oleh penerusnya, Nicolas Maduro.
Kebijakan tersebut mengubah status perusahaan minyak asing raksasa seperti ExxonMobil, Chevron, dan Total menjadi perusahaan patungan, yang secara otomatis memangkas dominasi Barat atas cadangan minyak Venezuela yang melimpah.
“Hal demikian jelas mendapat reaksi keras dari perusahaan-perusahaan minyak asing dan dari negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat, karena hal demikian jelas akan mengganggu perekonomian mereka,” kata Anwar.
Ia menambahkan, kemarahan AS tidak mereda meski Chavez telah wafat. Washington dinilai khawatir kehilangan akses terhadap sumber daya alam strategis jika Venezuela terus menjalin hubungan erat dengan negara-negara yang dianggap “musuh” Amerika, seperti Rusia, Kuba, dan Iran.
Isu HAM Sebagai “Tameng”
Menurut pengamat sosial ekonomi dan keagamaan ini, AS membutuhkan legitimasi internasional untuk menekan pemerintahan Maduro. Oleh karena itu, narasi yang dibangun Washington berfokus pada tuduhan korupsi, kecurangan pemilu, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hingga keterlibatan dalam perdagangan narkotika.
Namun, Anwar menyebut tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah alasan yang dicari-cari untuk membenarkan sanksi yang melumpuhkan rakyat Venezuela.
“Tapi itu hanya alasan dan tameng saja, karena sejatinya Amerika Serikat menginginkan pemerintah Venezuela tunduk dan patuh kepada arahan Washington.”
Anwar menegaskan bahwa tujuan akhir dari sanksi tersebut adalah memaksa Venezuela melakukan reformasi yang sesuai dengan selera Barat, sehingga AS dapat kembali meraup keuntungan besar dari sektor energi negara Amerika Latin tersebut.
“Sehingga Amerika bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, terutama dari minyak dan sumber daya alam lainnya yang melimpah yang dimiliki Venezuela,” tutupnya.
