Jakarta, Generasi.co — Fenomena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), baik milik BUMN maupun swasta, mendapat sorotan dari parlemen. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa penyesuaian harga tersebut murni merupakan imbas dari dinamika pasar energi global, bukan kebijakan sepihak dari pemerintah.
Menurut Eddy, fluktuasi harga minyak mentah dunia memang secara berkala selalu berdampak langsung pada harga BBM nonsubsidi di dalam negeri, bahkan jauh sebelum memanasnya eskalasi geopolitik di Timur Tengah.
“Kenaikan terjadi pada jenis BBM yang memang diperuntukkan bagi mereka yang lebih mampu. Ini adalah konsekuensi dari kenaikan energi global dunia yang berdampak pada harga BBM nonsubsidi,” tegas Eddy dalam keterangan resminya, Kamis (7/5/2026).
Jaga APBN dan Lindungi Kelompok Rentan
Di tengah gejolak harga energi dunia, negara dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan keberlanjutan sektor energi nasional.
Meski harga BBM nonsubsidi dibiarkan menyesuaikan harga keekonomian pasar, Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) tersebut memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap pasang badan untuk melindungi kelompok masyarakat rentan. Pemerintah berkomitmen menahan harga BBM bersubsidi agar daya beli masyarakat bawah tidak tergerus.
“Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah gejolak global. Komitmen ini sudah beliau tegaskan di berbagai kesempatan untuk tetap menjaga harga BBM subsidi terjangkau,” paparnya.
Momentum Percepatan Transisi Energi Bersih
Lebih jauh, Eddy mendorong agar gejolak harga energi fosil ini tidak hanya disikapi sebagai beban, melainkan sebagai peringatan keras dan momentum bagi Indonesia untuk segera melepaskan diri dari ketergantungan impor minyak.
Ia menekankan bahwa kunci untuk memperkuat ketahanan energi nasional ke depan adalah percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Presiden Prabowo dinilai telah merespons urgensi ini dengan menyiapkan sejumlah peta jalan kebijakan, di antaranya:
- Percepatan Elektrifikasi: Mendorong penggunaan kendaraan listrik secara masif di sektor transportasi publik maupun pribadi.
- Pengembangan Biofuel: Memaksimalkan bahan bakar nabati sebagai campuran BBM untuk mengurangi porsi impor minyak mentah secara signifikan.
“Ketergantungan terhadap energi fosil membuat kita rentan terhadap fluktuasi global. Percepatan elektrifikasi di sektor transportasi dan pengembangan biofuel sebagai campuran BBM adalah arah yang tepat,” pungkas Eddy.
