PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menargetkan penyaluran pembiayaan rumah subsidi melonjak drastis pada tahun ini. Bank pelat merah tersebut membidik penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi mencapai 60.000 unit sepanjang 2026.
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, mengungkapkan bahwa target tersebut merupakan bagian dari dukungan perseroan terhadap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pemerintah, yang secara nasional dipatok sebanyak 350.000 unit pada 2026.
“KPR subsidi tadi kita sudah sampaikan, sudah dikasih target baru. Tahun lalu kita menyalurkan sekitar 36.000 (unit), tahun ini mungkin 60.000 ya, naik ke 60.000,” ujar Hery saat ditemui di Gedung BRI I, Jakarta Pusat, Rabu (4/1).
Tren Kenaikan 100 Persen
Hery menjelaskan, tren penyaluran KPR subsidi BRI terus menunjukkan grafik positif. Pada tahun 2025, BRI berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 36.000 unit rumah, atau naik 100 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang hanya mencapai 16.000 unit.
Secara nominal, total pembiayaan rumah bersubsidi yang disalurkan BRI sepanjang 2025 telah menembus angka Rp16 triliun.
“Kita bersyukur bahwa di tahun 2025 yang lalu, Desember, peningkatannya adalah 100 persen. Dan harapannya dari tahun ini target dari Pak Menteri (PKP) sudah mencapai target lagi 100 persen lagi naik,” tambahnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengapresiasi kinerja BRI tersebut. Ia menilai lonjakan penyaluran dari 16.000 unit ke 36.000 unit merupakan pencapaian persentase terbesar.
“Tahun 2024 itu ada 16.000 yang dibiayai oleh BRI. Tahun 2025 menjadi 36.000. Ini kenaikan dari persentase yang terbesar. Pak Dirut, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya,” kata pria yang akrab disapa Ara tersebut.
Sinergi dengan PNM Mekaar
Selain fokus pada KPR, BRI juga memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan melalui integrasi dengan anak usahanya, Permodalan Nasional Madani (PNM). Hery menyebut, nasabah PNM Mekaar yang didominasi oleh ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro juga menjadi sasaran pemberdayaan.
“Kebetulan Permodalan Nasional Madani itu adalah miliknya BRI, di bawah BRI. Jadi masyarakat yang tergabung, ibu-ibu yang tergabung dalam Mekaar ini tentunya mendapat pembiayaan dari kami, dari PNM dan pembiayaan ini digunakan untuk usaha,” jelas Hery.
Melalui skema ini, tercatat lebih dari 4 juta masyarakat telah terbantu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.
Godok Skema Subsidi Rusun
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pemerintah bersama BP Tapera tengah mematangkan skema subsidi untuk hunian vertikal atau rumah susun (rusun). Pemerintah menargetkan pembangunan 140.000 unit rusun pada tahun ini.
“Tahun ini kita sudah punya program yang real 140.000 (unit). Padahal 5 tahun kemarin itu cuma totalnya berapa? 140.000 (unit),” tegas Ara.
Kepala BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa skema yang sedang disiapkan adalah subsidi selisih bunga, mirip dengan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Salah satunya kita usulkan bagaimana nanti dengan asumsi sebagai skema KUR, likuiditas dari perbankan dan pemerintah akan memberikan subsidi selisih bunga. Sehingga keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah itu akan bisa lebih masuk,” pungkas Heru.
