JAKARTA, Generasi.co — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membeberkan peta jalan dan progres pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) krusial yang tengah digodok parlemen pada tahun 2026. Ketiga regulasi strategis tersebut meliputi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Perampasan Aset, dan Revisi UU Ketenagakerjaan.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (24/2/2026), Dasco menegaskan bahwa DPR saat ini tengah berfokus pada pelibatan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan tepat sasaran.
Berikut adalah rincian progres dari ketiga RUU tersebut berdasarkan keterangan Pimpinan DPR:
1. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) Dasco memastikan bahwa draf RUU PPRT akan mulai memasuki tahapan uji publik pada 15 Maret 2026. Ia menekankan bahwa RUU ini akan menitikberatkan pada aspek perlindungan pekerja, sejalan dengan masukan yang diterima dari berbagai kelompok buruh, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
“Undang-Undang PPRT ini meliputi berbagai aspek yang mesti diperhatikan, sehingga partisipasi publiknya harus banyak dan kemudian dikaji dengan mendalam serta pembahasannya dengan cermat,” jelas Dasco.
2. RUU Perampasan Aset Terkait regulasi pemberantasan korupsi ini, Dasco menyebut pembahasannya masih berada di tahap awal. Saat ini, Komisi III DPR RI tengah melakukan proses ‘belanja masalah’ sekaligus menyusun draf naskah akademik.
Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa proses legislasi RUU Perampasan Aset baru akan dikebut setelah parlemen merampungkan penyesuaian terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Revisi UU Ketenagakerjaan Aturan krusial lainnya yang menyangkut hajat hidup pekerja adalah Revisi UU Ketenagakerjaan. Melalui Rapat Pimpinan (Rapim) DPR, telah disepakati bahwa pembahasan revisi ini akan langsung dijalankan setelah masa reses parlemen berakhir, yakni setelah 19 Maret 2026.
Sebagai langkah konkret, DPR akan membentuk tim khusus yang beranggotakan perwakilan dari berbagai federasi serikat buruh. “Kemudian juga mengadakan pertemuan-pertemuan serta membentuk tim dengan federasi-federasi serikat buruh untuk menggelar partisipasi publik di DPR,” pungkas Dasco.










