Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat Komisi I DPR bersama jajaran pimpinan intelijen negara, Rabu (3/12/2024). Pertemuan bersifat tertutup itu menghadirkan tiga institusi intelijen utama: Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
Agenda utama rapat adalah membahas langkah-langkah preventif dan evaluasi menyeluruh guna mencegah kembali terjadinya gelombang demonstrasi besar yang sempat melumpuhkan Jakarta dan sejumlah kota besar pada Agustus 2025. Insiden tersebut dipandang sebagai salah satu tantangan stabilitas terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh penumpukan ketidakpuasan publik yang berujung pada mobilisasi massa dalam skala luas.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar rapat dengar pendapat rutin. Ia menyebut pertemuan ini sebagai sesi evaluasi kritis di bawah agenda Tim Pengawas Intelijen DPR, dengan fokus memperkuat sinergi antara legislatif dan lembaga intelijen.
“Ini pertemuan yang masuk agenda Tim Pengawas Intelijen DPR,” kata Utut seusai rapat.
Menurutnya, Komisi I ingin memastikan kesiapan dan koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas nasional, sehingga peristiwa serupa tidak memiliki ruang untuk kembali terjadi.
Keseriusan rapat tampak dari kehadiran pimpinan tertinggi intelijen: Kepala BIN Jenderal Polisi Herindra, Kepala BAIS TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo, serta Kepala Baintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan. Kehadiran mereka menandakan isu yang dibahas mencakup spektrum keamanan luas, mulai dari keamanan sipil, pertahanan militer, hingga ketertiban masyarakat.
Ketika ditanya terkait detail strategi atau rekomendasi yang muncul selama rapat, Utut memilih berhati-hati dalam memberikan pernyataan.
“Masukan banyak, tapi ya namanya juga tertutup,” ujarnya singkat.
Rapat tersebut menjadi salah satu rangkaian pengawasan strategis DPR terhadap potensi ancaman di tahun-tahun mendatang, terutama yang berkaitan dengan ketahanan keamanan dalam negeri dan stabilitas politik nasional.
