BOGOR — Tim Pengawas Haji DPR RI melaporkan adanya peningkatan layanan yang dirasakan langsung oleh jemaah haji reguler pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Salah satu perubahan yang disorot adalah penempatan sekitar 17 ribu jemaah reguler di hotel bintang lima yang berada di Zona 1 dekat Masjid Nabawi, Madinah.
Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan hal tersebut usai bertemu dan melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan haji kepada Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
Menurut Cucun, fasilitas yang selama ini identik dengan layanan haji khusus kini mulai dirasakan oleh jemaah haji reguler.
“Fasilitas layanan hotel, bayangkan saja, di era Presiden sekarang ini jemaah reguler yang biasanya dibedakan dengan haji khusus, sekarang hampir 17 ribu jemaah ditempatkan di Zona 1 sekitar Masjid Nabawi dan menginap di hotel bintang lima,” kata Cucun.
Ia mengatakan peningkatan layanan tersebut mendapat respons positif dari para jemaah. Banyak jemaah mengaku tidak menyangka dapat memperoleh fasilitas penginapan dengan kualitas yang lebih baik dan lokasi yang dekat dengan masjid.
“Kami mendengar langsung testimoni para jemaah. Mereka mengatakan tidak pernah membayangkan bisa mendapatkan hotel yang bagus dan menjalankan ibadah haji dengan menginap di hotel bintang lima yang tidak jauh dari masjid,” ujarnya.
Selain akomodasi, Tim Pengawas Haji DPR juga melaporkan adanya perbaikan pada layanan konsumsi bagi jemaah Indonesia.
Menurut Cucun, menu makanan yang disajikan kini lebih beragam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kami juga mengecek dan melaporkan kepada Presiden. Dulu menu makanan cenderung itu-itu saja, seperti ayam dan kentang yang berulang. Sekarang sudah mulai lebih bervariasi sehingga tidak menimbulkan kebosanan,” katanya.
Cucun menambahkan, penyesuaian juga dilakukan terhadap kualitas nasi yang disajikan kepada jemaah Indonesia agar lebih sesuai dengan selera masyarakat Indonesia.
Perbaikan layanan tersebut menjadi salah satu temuan yang disampaikan Tim Pengawas Haji DPR kepada Presiden Prabowo dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
