Dukung Kemenko PMK-BRIN, Lestari Moerdijat: Fasilitas Digital Harus Ramah Disabilitas

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat/X

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong percepatan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Hal ini dinilai krusial agar kelompok disabilitas dapat berperan aktif dan mendapatkan kesempatan yang setara dalam setiap proses pembangunan nasional.

Wanita yang akrab disapa Rerie ini menekankan bahwa kemudahan akses, khususnya dalam komunikasi, adalah hak dasar yang harus dipenuhi.

“Berbagai upaya dalam mempermudah akses komunikasi bagi penyandang disabilitas harus mendapat dukungan semua pihak, sebagai bagian upaya membuka kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/2).

Dukung Sinergi Kemenko PMK dan BRIN

Pernyataan Rerie tersebut merespons langkah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada pekan lalu.

Kedua lembaga tersebut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan ekosistem bahasa isyarat. Rerie menilai langkah ini sangat strategis untuk memperkuat inklusivitas.

“Upaya membangun ekosistem bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas merupakan langkah strategis untuk membuka akses komunikasi yang setara bagi setiap warga negara,” ujarnya.

Soroti Data BPS: 17,8 Juta Disabilitas

Anggota Komisi X DPR RI ini juga memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang menunjukkan urgensi pemenuhan hak disabilitas. Tercatat ada lebih dari 17,8 juta penyandang disabilitas di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sepertiganya belum menamatkan pendidikan dasar. Selain itu, tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas hanya berada di angka 23,94 persen, dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Menurut Rerie, kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran publik, keterbatasan akses komunikasi, serta fasilitas fisik maupun digital yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.

Harapan untuk Ekosistem Inklusif

Menutup keterangannya, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini berharap pembangunan ekosistem bahasa isyarat yang direncanakan pemerintah tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar mempermudah akses komunikasi di lapangan.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, untuk berkolaborasi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tanpa diskriminasi.

“Kami berharap pembangunan ekosistem bahasa isyarat dapat benar-benar mempermudah akses penyandang disabilitas dalam berkomunikasi dengan masyarakat luas,” pungkasnya.