Dukung Sekolah Legislatif Nasional, HNW: Mahasiswa Sekarang Penentu Indonesia Emas 2045

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menerima delegasi DPM UMJ dan menegaskan pentingnya peran legislator muda menuju Indonesia Emas 2045/MPR RI

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendorong mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi legislator berkualitas melalui jalur organisasi kampus.

Hal tersebut disampaikan HNW saat menerima audiensi delegasi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2).

Dalam pertemuan tersebut, HNW menyatakan dukungan penuh terhadap rencana DPM UMJ yang akan menggelar Sekolah Legislatif Nasional dan Forum Musyawarah Nasional DPM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) pada pertengahan Februari mendatang.

Menurut Hidayat, kemampuan menjadi wakil rakyat yang andal tidak bisa muncul secara instan, melainkan butuh proses pembiasaan sejak dini.

“Kita semua sepakat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Sebagai sebuah negara demokrasi, salah satu pilarnya adalah legislatif, legislasi, dan legislator, yang harus bisa berjalan dan dipraktikkan dengan baik. Karena itu, untuk menjadi legislator yang benar dan berkualitas di parlemen tidak bisa ujug-ujug, tetapi perlu persiapan dan pembiasaan yang baik,” ujar HNW.

Fungsi Keempat: Advokasi Rakyat

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan bahwa fungsi legislatif tidak hanya terbatas pada tiga hal umum yakni pengawasan, legislasi (pembuatan undang-undang), dan budgeting (anggaran).

HNW menekankan adanya satu fungsi vital yang kerap terlupakan, yaitu fungsi advokasi. Fungsi ini melekat pada sumpah jabatan anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi konstituen.

“Maka anggota DPM tidak hanya mengawasi kebijakan, budgeting, dan eksekutif di kampus, tetapi juga harus berkorelasi dengan kepentingan atau apa yang diinginkan mahasiswa sebagai konstituen. Dan agar itu semuanya dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan persiapan diri,” jelasnya.

Belajar dari Sejarah Amandemen UUD 1945

Untuk mempertegas pentingnya peran legislator dalam mendengarkan aspirasi publik, HNW memberikan contoh konkret sejarah reformasi di MPR.

Pertama, terkait pembatasan masa jabatan presiden. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, tafsir pasal UUD 1945 yang asli memungkinkan seseorang menjadi presiden seumur hidup atau dipilih berulang kali tanpa batas. Merespons aspirasi mahasiswa dan rakyat saat reformasi, MPR melakukan amandemen Pasal 7 UUD 1945.

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Itulah bukti legislator mendengarkan suara rakyat,” tegas HNW.

Kedua, terkait tujuan pendidikan nasional. HNW menjelaskan bahwa MPR memasukkan frasa “iman, takwa, dan akhlak mulia” dalam Pasal 31 UUD 1945 hasil amandemen. Hal ini dilakukan untuk memastikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berjalan beriringan dengan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.

Menyongsong Indonesia Emas 2045

Menutup diskusinya, HNW menarik garis sejarah antara generasi muda era 1920-an dengan Gen Z hari ini. Ia mengingatkan bahwa tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin adalah aktivis mahasiswa sekitar 20 tahun sebelum kemerdekaan 1945.

“Sejarah adalah pengulangan. Sebagaimana satu abad yang lalu, Indonesia Emas 2045 juga sangat ditentukan oleh peran mahasiswa pada era 2025-an ini. Merekalah yang akan memanen pada tahun 2045,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPM UMJ, Dzul Fikran, menyampaikan bahwa Sekolah Legislatif Nasional ini bertujuan memberikan wawasan luas bagi mahasiswa Muhammadiyah dan Aisyiyah tentang mekanisme pembuatan undang-undang serta cara mengawal eksekutif dari level kampus hingga negara.

“Mahasiswa Muhammadiyah dan Aisyiyah juga harus selalu siap menghadirkan Gen Z berkemajuan yang berkeadaban, dengan demokrasi berkualitas, menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkas HNW.