Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi kritik Dino Patti Djalal terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono dengan menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak mencerminkan realitas kinerja diplomasi Indonesia saat ini.
Habiburokhman menilai kritik Dino—yang juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri—disampaikan tanpa konfirmasi dan cenderung mengabaikan capaian konkret Sugiono dalam mengawal diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
“Kami menghargai kritik dari siapa pun, termasuk dari Saudara Dino Patti Djalal. Namun, kritik itu disampaikan tanpa proses konfirmasi dan argumentasinya lemah. Ini justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik,” kata Habiburokhman, Rabu (24/12/2025).
Ketua Komisi III DPR RI itu menekankan bahwa kritik terhadap pejabat publik seharusnya mempertimbangkan konteks dan data utuh, bukan disampaikan secara sepihak melalui media.
Habiburokhman secara khusus membantah penilaian Dino yang memberi “nilai merah” terhadap kinerja Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Menurutnya, penilaian tersebut tidak berdasar dan mengarah pada penghakiman yang tidak adil.
“Pernyataan soal nilai merah seolah menyiratkan masalah integritas dan kegagalan kinerja. Faktanya, tidak ada satu pun noda integritas pada Menlu Sugiono,” ujarnya.
Ia justru menilai kinerja diplomasi Indonesia di bawah Sugiono menunjukkan capaian signifikan. Menurut Habiburokhman, posisi Indonesia di panggung global semakin diperhitungkan, seiring meningkatnya peran Presiden Prabowo Subianto dalam diplomasi internasional.
“Kinerja diplomasi kita saat ini justru berada pada salah satu titik terbaik. Presiden Prabowo kini menjadi salah satu ikon pemimpin dunia, dan Menlu Sugiono mendampingi dengan luwes serta mampu menjalin hubungan baik dengan para pemimpin dari berbagai blok politik dunia,” katanya.
Terkait kritik soal alokasi waktu dan koordinasi Menlu, Habiburokhman menilai tudingan tersebut tidak mencerminkan realitas kerja diplomasi yang kompleks dan padat agenda strategis.
Ia juga menanggapi kritik mengenai efisiensi anggaran Kementerian Luar Negeri. Menurutnya, kebijakan efisiensi bukanlah keputusan sepihak Menlu, melainkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari tata kelola keuangan negara yang lebih hati-hati.
“Efisiensi anggaran adalah kebijakan Presiden. Tujuannya agar setiap rupiah APBN benar-benar digunakan secara bertanggung jawab. Tidak tepat jika hal ini dibebankan sebagai kegagalan Menlu,” tegasnya.
Habiburokhman menutup dengan menegaskan bahwa kritik dalam demokrasi adalah hal wajar, namun harus disampaikan secara objektif dan proporsional.
“Kritik tentu harus didengar, tapi juga boleh dijawab dengan kritik. Yang jelas, kita semua punya komitmen yang sama: memajukan bangsa dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional,” pungkasnya.
