Kutip Ray Dalio, Ibas Ingatkan Potensi Krisis Jika Negara Gagal Kelola Utang

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), membuka Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan 2026 yang menitikberatkan penguatan demokrasi/MPR

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bidang Koordinasi Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, secara resmi membuka Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan Tahun 2026.

Dalam forum yang digelar di Jakarta tersebut, Ibas menekankan urgensi penguatan sistem ketatanegaraan untuk memperkokoh demokrasi serta menjamin keberlanjutan negara yang stabil, adil, dan sejahtera.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI ini mengawali sambutannya dengan optimisme tinggi, menyebut tahun 2026 sebagai momentum strategis bagi penguatan konstitusi.

“Selamat Tahun Baru 2026! Semangat baru untuk melanjutkan komitmen kita dalam memperkuat ketatanegaraan Indonesia. Tahun ini adalah tahun penuh tantangan. Namun, juga kesempatan besar untuk memperkuat landasan konstitusional negara kita,” ujar Ibas dalam sambutannya.

Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran 95 Persen

Ibas memberikan apresiasi tinggi atas kinerja Komisi Kajian Ketatanegaraan sepanjang tahun 2025. Ia menyoroti tingginya serapan anggaran sebagai indikator keseriusan kinerja komisi tersebut.

“Kerja keras yang telah dilakukan oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan dalam tahun 2025 patut kita berikan penghargaan yang tinggi. Penyelesaian 95 persen anggaran adalah bukti nyata bahwa kita serius dalam melakukan kajian untuk kemajuan ketatanegaraan,” tegas lulusan S3 IPB University tersebut.

Menurutnya, kajian-kajian yang telah dirampungkan sangat vital untuk menjaga relevansi sistem ketatanegaraan Indonesia agar tetap adaptif dengan perkembangan zaman.

Fokus Agenda Strategis 2026

Dalam kesempatan tersebut, Ibas memaparkan empat agenda utama yang akan menjadi fokus kajian Komisi Ketatanegaraan pada tahun 2026, yakni:

  1. Penguatan Lembaga MPR RI: Melanjutkan upaya memperkuat kelembagaan MPR sebagai representasi kehendak rakyat dalam mengawal konstitusi.
  2. Penguatan Empat Pilar Kebangsaan: Menguatkan kesadaran kolektif akan empat pilar sebagai landasan hidup berbangsa.
  3. Penyerapan Aspirasi Masyarakat: Menjadikan aspirasi publik sebagai bahan dasar utama dalam setiap kajian konstitusional.
  4. Optimalisasi Kajian Konstitusi: Menyempurnakan kajian agar relevan dengan kebutuhan hukum dan dinamika politik terkini.

PPHN dan Reformasi Polri

Salah satu isu krusial yang dibahas Ibas adalah perkembangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ia mengungkapkan bahwa draf PPHN telah diserahkan kepada Presiden.

“Poin-poin utama dalam Haluan Negara sudah selesai dan sudah disampaikan kepada Presiden. Beliau menginginkan untuk mempelajarinya lebih lanjut, dan saat ini masih mencari waktu yang tepat untuk melanjutkan koordinasi,” ungkap Anggota DPR Dapil Jawa Timur VII ini.

Selain itu, Ibas juga menyinggung isu Reformasi Polri yang baru saja dibahas dalam Sidang Paripurna DPR RI. Ia menegaskan posisi Polri dalam ketatanegaraan.

“Reformasi Polri harus dilanjutkan sebagai bagian dari penyempurnaan kerja institusi. Polri harus tetap menjadi lembaga yang profesional dan humanis, tetap berada di bawah kepemimpinan Presiden,” tambahnya.

Geopolitik dan Peringatan Krisis Ekonomi

Mencermati situasi global yang tidak menentu, Ibas mengingatkan pentingnya ketahanan nasional. Ia mengutip pemikiran Ray Dalio dalam buku Why Nations Go Broke terkait risiko kegagalan negara dalam mengelola utang dan ketimpangan sosial.

“Negara yang gagal mengelola utang, kebijakan fiskal yang tidak berkelanjutan, dan ketimpangan sosial berisiko mengalami krisis. Ketidakstabilan ekonomi sering kali muncul dari ketegangan antara kelas sosial dan kegagalan pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi yang inklusif,” kutip Ibas.

Oleh karena itu, ia menekankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan semangat “Millions Friends, Zero Enemy” untuk menjaga stabilitas bangsa.

Isu Spesifik: Pasal 33 hingga Presidential Threshold

Sebagai bagian dari peta jalan 2026, Ibas menggarisbawahi beberapa isu konstitusional spesifik yang akan dikaji lebih dalam:

  • Pasal 33 UUD NRI 1945: Terkait pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam dalam konteks keadilan sosial.
  • Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015: Mengkaji dampak putusan terkait masa jabatan DPRD dalam konteks sistem pemerintahan daerah.
  • Reformasi Pilkada dan Pemilu: Mencari format sistem yang lebih konstitusional dan memperkuat peran DPRD.
  • Presidential Threshold: Menganalisis dampak putusan MK mengenai peniadaan ambang batas pencalonan presiden bagi proses demokrasi.

Menutup arahannya, Ibas mengajak seluruh pihak untuk bersinergi. Ia mengakhiri pidato dengan peribahasa, “Bunga selasih tak pernah layu,” sebagai simbol harapan agar semangat mengkaji konstitusi tidak pernah pudar.

Laporan Kinerja dan Rencana “Roadshow” Kampus

Dalam rapat yang sama, Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari, menyampaikan laporan komprehensif. Ia memastikan bahwa hasil kajian K3 telah didokumentasikan dalam bentuk buku laporan dan bunga rampai yang diserahkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Taufik menjelaskan bahwa kajian K3 berpijak pada pilar negara hukum, demokrasi, HAM, dan keadilan sosial. Fokus kajian meliputi kedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, pemerintahan daerah, hingga pembaruan agraria.

“Ke depan, K3 juga merencanakan kunjungan ke sejumlah kampus untuk berdiskusi langsung dengan kalangan akademisi,” ujar Taufik.

Rapat Pleno ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan K3 MPR RI lainnya, yakni Dr. H. Rambe Kamarul Zaman, Martin Hamonangan Hutabarat, Dr. H. Ajiep Padindang, serta Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, beserta seluruh anggota komisi dari berbagai fraksi partai politik.