Lestari Moerdijat: Angka Anak Tidak Sekolah Harus Diatasi dengan Langkah Intervensi yang Tepat

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat/MPR RI

Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah nyata untuk menekan angka anak tidak sekolah yang masih tinggi di Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani melalui intervensi yang tepat sasaran berdasarkan data terbaru.

Mengacu pada data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, terdapat 3.966.858 anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan. Jumlah itu terdiri atas 1.913.633 anak yang belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, serta 1.066.470 anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

“Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2026).

Perempuan yang akrab disapa Rerie itu menilai tingginya jumlah anak yang tidak mengakses pendidikan merupakan peringatan serius sehingga tidak cukup hanya dipetakan melalui data.

“Angka ini alarm serius. Kita tidak bisa hanya berhenti pada data. Dibutuhkan langkah nyata dengan memanfaatkan data terkini agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Rerie mendorong optimalisasi pemanfaatan data anak tidak sekolah hingga tingkat desa. Ia juga meminta adanya kemauan politik dari para pemangku kepentingan agar penanganan persoalan tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh hingga menyentuh akar permasalahan.

Menurutnya, data yang akurat akan membuat berbagai program bantuan, seperti Program Indonesia Pintar, beasiswa, maupun penyediaan peralatan pembelajaran jarak jauh, dapat disalurkan kepada penerima yang benar-benar membutuhkan.

“Dengan data akurat, bantuan seperti peralatan pembelajaran jarak jauh, Program Indonesia Pintar, dan beasiswa bisa tepat sasaran,” tegasnya.

Selain memperkuat intervensi berbasis data, Rerie juga menilai pendidikan kesetaraan nonformal melalui Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan vokasi berbasis keterampilan kerja harus menjadi prioritas. Ia berharap lulusan program tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri maupun kewirausahaan.

Rerie menambahkan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), dari 86,34 persen anak yang pernah mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA, sebanyak 33,21 persen terpaksa putus sekolah karena persoalan ekonomi dan keterbatasan akses.

“Seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Saatnya memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan,” pungkasnya.