Jakarta, Generasi.co — Upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok Nusantara masih menghadapi jalan terjal. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa cita-cita ini hanya bisa dicapai melalui kombinasi solid antara kebijakan distribusi yang jitu dan dedikasi luar biasa dari tenaga pendidik.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Lestari, atau yang akrab disapa Rerie, dalam keterangannya pada Minggu (22/2/2026). Ia menyoroti pentingnya eksekusi kebijakan yang kreatif untuk menyentuh wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Kombinasi antara kebijakan yang tepat dan dedikasi guru yang kuat sangat penting dalam membangun kemudahan akses pendidikan hingga wilayah 3T di Tanah Air,” tegas Rerie.
Fokus Kemendikdasmen: Target 93% Guru Tersertifikasi di 2026
Dalam konteks penguatan kualitas tenaga pendidik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah memetakan sejumlah data dan target ambisius untuk tahun ini.
Berdasarkan catatan kementerian, berikut adalah potret guru di Indonesia saat ini:
- Total Tenaga Pendidik: Terdapat sekitar 3,47 juta guru yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025/2026.
- Target Sertifikasi 2026: Kemendikdasmen berkomitmen untuk mengikutsertakan 806.000 guru ke dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
- Proyeksi Akhir Tahun: Dengan berjalannya program tersebut, pemerintah menargetkan 93% dari total guru yang ada di Indonesia sudah mengantongi sertifikasi profesi pada tahun 2026 ini.
Tantangan Berat Mengajar di Wilayah 3T
Peningkatan kompetensi melalui sertifikasi tentu harus diimbangi dengan pemerataan penempatan. Rerie mengingatkan bahwa mendistribusikan guru ke wilayah 3T bukanlah perkara memindahkan tenaga kerja semata, melainkan mengirimkan agen perubahan ke medan yang sarat rintangan.
Tantangan di wilayah 3T, menurut Rerie, sangatlah kompleks. Permasalahannya membentang mulai dari kendala geografis, jarak tempuh yang jauh, hingga minimnya infrastruktur dasar.
“Tantangannya bukan hanya soal jarak dan akses yang sulit dijangkau, tetapi juga keterbatasan sumber listrik, koneksi internet, dan sejumlah sarana pembelajaran lainnya,” urainya.
Oleh karena itu, kondisi lapangan yang serba terbatas ini mutlak membutuhkan kehadiran sosok guru yang tidak hanya kompeten, tetapi juga sangat kreatif, inovatif, dan berdedikasi tinggi agar proses belajar mengajar tetap hidup.
Dorong Skema Insentif dan Kolaborasi Pusat-Daerah
Untuk menjawab ketimpangan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini mendorong pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan redistribusi yang matang. Salah satu instrumen krusialnya adalah pemberian insentif yang layak.
Rerie mendesak lahirnya mekanisme sebaran guru yang didukung oleh skema insentif yang tepat sasaran. Hal ini diyakini akan menjadi magnet penarik bagi guru-guru berkompeten agar bersedia mengabdi di pelosok negeri.
Di akhir keterangannya, ia sangat berharap agar sekat ego sektoral dapat dihilangkan. Kolaborasi aktif antara pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera terwujud demi mempermudah akses pendidikan secara nasional.
“Karena hanya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdidik, sebuah bangsa mampu menjawab berbagai tantangan yang datang dan mewujudkan cita-cita para pendahulu bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara merata di Indonesia,” pungkas Rerie.










