Mahasiswa UGM Ungkap Alasan Geruduk Diskusi Nusron, Sudaryono, dan Budiman Sudjatmiko

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko/Pemprov NTT

Aksi mahasiswa yang menghentikan forum diskusi bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam, dipicu pernyataan para pembicara yang menantang publik menyampaikan kritik secara langsung, bukan melalui media sosial.

Penjelasan tersebut disampaikan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM melalui keterangan resmi yang diunggah di akun Instagram organisasi itu sehari setelah aksi berlangsung.

“Kami terpantik ketika mereka bertiga di podium menantang publik untuk ‘mengkritik secara langsung, bukan di sosial media’,” tulis SEMA UGM dalam pernyataannya.

Forum tersebut menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Menurut SEMA UGM, para pejabat yang hadir tidak semestinya berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila ketika berbagai persoalan masyarakat dinilai belum mendapatkan respons memadai dari pemerintah.

Mahasiswa menilai kritik publik selama ini kerap diabaikan, bahkan dianggap sebagai gangguan. Mereka juga mempertanyakan relevansi narasi persatuan bangsa di tengah berbagai persoalan yang dinilai bertentangan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan.

“Jika pemerintah terus merampas keadilan dan membiarkan perut rakyat kelaparan, jangan salahkan publik jika kesabaran ini habis,” tulis SEMA UGM.

Dalam pernyataannya, mahasiswa juga menyoroti sejumlah isu, mulai dari konflik agraria yang belum terselesaikan, minimnya transparansi pemerintahan, hingga kebijakan penghematan yang dinilai membebani masyarakat di tengah dugaan pemborosan oleh elite negara.

“Siapa yang sebenarnya rezim layani? Cita-cita Pancasila atau cita-cita berkuasa?” demikian pernyataan mereka.

Sebelum situasi memanas, sejumlah mahasiswa sempat menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Nusron dan Sudaryono mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap berbagai persoalan yang terjadi saat ini.

Budiman Sesalkan Diskusi Berakhir

Secara terpisah, Budiman Sudjatmiko menyesalkan terhentinya forum yang semula dirancang sebagai ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa.

“Seharusnya kita bisa berdialog dengan sehat dan lancar. Saya mau kok berdiskusi dengan mahasiswa. Tapi tadi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif,” kata Budiman usai acara.

Budiman mengaku tidak keberatan tetap berada di lokasi untuk berdiskusi. Namun, petugas keamanan memutuskan mengevakuasi dirinya karena situasi dinilai semakin tidak terkendali.

Sudaryono Bantah Kabur dari Mahasiswa

Sudaryono mengatakan dirinya bersama Nusron Wahid dan Budiman Sudjatmiko datang ke kampus untuk berdialog secara terbuka dalam forum yang telah memperoleh izin dari pihak universitas.

Menurut dia, sejak awal para narasumber membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan pertanyaan. Namun, sekitar 30 hingga 40 menit setelah diskusi berlangsung, muncul sekelompok peserta yang meminta acara dihentikan sehingga suasana menjadi tidak kondusif.

Ia menyebut sebagian besar peserta sebenarnya masih ingin melanjutkan dialog.

Sudaryono mengatakan dirinya dan Nusron tetap bertahan karena meyakini dialog sebagai cara terbaik menyelesaikan perbedaan pandangan. Namun, situasi semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan dugaan tindakan fisik terhadap dirinya, sehingga keduanya diminta meninggalkan lokasi demi alasan keamanan.

Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya menghindari dialog dengan mahasiswa.

“Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog,” tegasnya.

Dalam dialog spontan di luar gedung, mahasiswa kembali menyampaikan kritik, termasuk terkait persoalan agraria dan penggusuran. Sudaryono menyatakan siap memverifikasi setiap persoalan yang disampaikan dan menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dari masyarakat.