Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia menolak solusi instan dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Ia menyerukan pendekatan yang lebih dari sekadar formalitas (beyond business as usual) untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan sah (legitimate) di negara tersebut.
Pernyataan tegas ini disampaikan Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar 14 Januari lalu. Sugiono menekankan posisi politik luar negeri bebas aktif Indonesia di ASEAN, khususnya dalam merespons krisis demokrasi di Myanmar yang kian pelik pasca-pemilu sepihak junta militer akhir tahun lalu.
“Terkait Myanmar, Indonesia selalu konsisten mendorong penyelesaian yang berkelanjutan dan legitimate, bukan sekedar solusi instan yang justru memperdalam fragmentasi. Kita menyadari bahwa perkembangan situasi termasuk pelaksanaan pemilu di Myanmar menuntut perkembangan yang beyond business as usual,” tegas Sugiono.
Tawarkan Pengalaman Transisi Militer ke Demokrasi
Dalam pidatonya, Sugiono menawarkan pengalaman sejarah Indonesia sebagai modal diplomasi. Indonesia, yang pernah berada di bawah cengkeraman rezim militer selama 32 tahun hingga Reformasi 1998, memahami betapa sulitnya proses transisi menuju demokrasi.
Pengalaman pahit namun berhasil tersebut yang ingin dibagikan Indonesia kepada Myanmar melalui koridor dialog inklusif.
“Koridornya adalah menciptakan ruang dialog yang inklusif dan membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional dan Indonesia terus melakukan pendekatan ini melalui berbagai engagement dengan para pemangku kepentingan termasuk dengan berbagi pengalaman secara konstruktif,” tambah Sugiono.
Sugiono juga mengapresiasi langkah Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, yang terus memantau situasi lapangan secara intensif sebagai bagian dari upaya diplomasi RI.
Soroti “Sandiwara” Pemilu 2025
Sikap keras Indonesia ini tidak lepas dari perkembangan politik terbaru di Myanmar. Pada 28 Desember 2025, junta militer menggelar pemilihan umum putaran pertama yang diklaim dimenangkan secara mutlak oleh partai pro-militer, Union Solidarity and Development Party (USDP).
Pihak USDP mengklaim telah mengamankan 176 dari total 330 kursi majelis rendah. Juru bicara Junta, Zaw Min Tun, menyebut pemilu ini diadakan untuk rakyat Myanmar, bukan untuk komunitas internasional.
Namun, klaim tersebut dibantah keras oleh komunitas global. Pelapor Khusus PBB (UN Special Rapporteur), Tom Andrews, menyebut pemilu tersebut jauh dari prinsip bebas dan adil. Menurutnya, pemilu itu hanyalah “sandiwara politik” untuk mengecoh dunia internasional, mengingat banyaknya partai yang dibubarkan, tokoh politik ditangkap, dan perang saudara yang masih berkecamuk di berbagai wilayah.
Rencananya, pada Maret 2026, Parlemen Myanmar akan menggelar sidang untuk memilih presiden, yang memungkinkan peralihan status jabatan dari militer ke peran sipil.
Rekam Jejak Konflik dan Ekonomi yang Runtuh
Krisis di Myanmar bermula saat junta militer kembali melakukan kudeta pada Februari 2021 terhadap pemerintahan demokratis pimpinan Aung San Suu Kyi. Junta beralasan pemerintah gagal menangani Covid-19 dan korupsi.
Kudeta ini menghancurkan capaian ekonomi Myanmar. Padahal, sebelum kudeta, PDB Myanmar sempat naik hampir dua kali lipat pada 2019 (mencapai USD 1.400) dibanding tahun 2008. Angka kemiskinan juga sempat turun drastis dari 48 persen (2005) menjadi 25 persen (2017) berkat bantuan Uni Eropa, Jepang, dan AS. Kini, sanksi ekonomi bertubi-tubi membuat rakyat yang bergantung pada agrikultur kian menderita.
Menanggapi kudeta tersebut, para pemimpin ASEAN sebenarnya telah menyepakati Five Point Consensus dalam pertemuan di Jakarta pada 24 April 2021, yang berisi:
- Penghentian kekerasan segera.
- Dialog konstruktif untuk solusi damai.
- Mediasi oleh Utusan Khusus ASEAN.
- Penyaluran bantuan kemanusiaan.
- Kunjungan Utusan Khusus ke Myanmar.
Namun, implementasi konsensus ini berjalan lambat di bawah rezim junta, menyebabkan Myanmar dikucilkan dalam berbagai forum tingkat tinggi ASEAN.
Sejarah Panjang Instabilitas
Myanmar memiliki sejarah panjang pergulatan antara militer dan demokrasi. Merdeka dari Inggris pada 4 Januari 1948 dengan sistem demokrasi parlementer, negara ini jatuh ke tangan diktator Jenderal Ne Win melalui kudeta 1962 yang bertahan hingga 1988.
Sempat terjadi angin segar pada 1990 saat Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu, namun dianulir militer. Baru pada 2007, Revolusi Saffron yang dipimpin para biksu berhasil menekan junta, membuka jalan bagi pemerintahan demokratis de facto pada 2015, sebelum akhirnya kembali dikudeta pada 2021.
Kini, diplomasi Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memfasilitasi dialog inklusif demi solusi jangka panjang bagi rakyat Myanmar dan stabilitas kawasan ASEAN.
