Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan komitmen penuh negara menjadikan pemulihan Aceh pascabencana sebagai prioritas nasional. Pembangunan kembali Serambi Mekkah disebut bukan sekadar perbaikan infrastruktur, melainkan wujud nyata solidaritas kebangsaan yang menempatkan Aceh sebagai pilar vital keutuhan NKRI.
Hal tersebut ditegaskan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam pertemuan silaturahmi sekaligus penyerahan bantuan untuk korban bencana di delapan kabupaten/kota di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Selasa (10/2).
“Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang juga melukai hati kami semua. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sakit Aceh adalah sakit kita bersama, dan bencana Aceh adalah bencana kita semua,” tegas Ahmad Muzani di hadapan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dan para kepala daerah.
Hadir Full Team Bersama Pemerintah
Kunjungan kerja ini dihadiri jajaran lengkap Pimpinan MPR RI, antara lain para Wakil Ketua MPR: Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.
Turut hadir pula Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Satgas Percepatan Pembangunan dan Pemulihan Pascabencana wilayah Sumatera, Tito Karnavian, serta Kepala BPOM Taruna Ikrar.
Rombongan juga didampingi perwakilan lintas fraksi MPR, seperti T.A. Khalid, Sugiat Santoso, M. Husni (Gerindra), Sonny Tri Danaparamita (PDIP), Anton Sukartono (Demokrat), dan Muhammad Hoerudin (PAN). Hadir pula Ketua Badan Sosialisasi MPR Abraham Paul Liyanto serta Plt. Sekjen MPR Siti Fauziah.
Ibarat “Tsunami Kedua”
Muzani mengungkapkan bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menggambarkan dampak bencana yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar pada penghujung November 2025 lalu layaknya “tsunami kedua”. Kerusakan infrastruktur, sosial, dan ekonomi dinilai sangat masif.
Merespons hal itu, muncul usulan pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus—seperti saat pascatsunami 2004—guna mempercepat pemulihan. Muzani memastikan aspirasi ini telah disampaikan kepada Presiden RI dan mendapat respons positif.
“Komitmen DPR RI dan pemerintah pusat sudah sangat jelas. Kami akan terus mengawalnya melalui fraksi dan komisi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Listrik Pulih 99 Persen
Dalam laporannya, Muzani mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah. Berdasarkan laporan Satgas, pemulihan infrastruktur vital menunjukkan progres signifikan.
“Hingga saat ini, hampir 99 persen listrik di Aceh telah kembali menyala, dan akses jalan serta jembatan yang sempat terputus terus dipulihkan,” kata Muzani.
Namun, MPR mencatat sejumlah persoalan mendesak yang akan diperjuangkan di pusat, antara lain:
- Pelonggaran BBM: Meminta sistem barcode BBM dilonggarkan untuk operasional alat berat penanganan bencana.
- Kesehatan: Keberlanjutan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh terdampak.
- Pertanian/Peternakan: Penanganan keterbatasan ternak akibat bencana.
Dukung Tradisi Meugang
Di tengah keterbatasan, Pemprov Aceh memutuskan memprioritaskan kebutuhan pangan untuk tradisi Meugang—tradisi menyambut Ramadan yang mengakar kuat di Aceh. MPR RI mendukung penuh keputusan ini agar masyarakat tetap bisa bersukacita menyambut bulan suci.
Sebagai bentuk dukungan konkret, MPR RI menyalurkan bantuan kemanusiaan yang terdiri dari:
- 15.000 Paket Sembako: Berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan kesehatan.
- 15.000 Paket Ibadah: Berisi Al-Qur’an, sajadah, sarung, mukena, dan pakaian.
Bantuan ini didistribusikan ke delapan daerah terdampak, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, dan Bener Meriah.
Disambut Tari Ranup Lampuan
Rombongan Pimpinan MPR RI tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada pukul 09.11 WIB menggunakan pesawat TNI AU. Kedatangan mereka disambut tarian pemulia jamee (pemulia tamu), Tari Ranup Lampuan, oleh Sanggar Wareh Budaya.
Rangkaian kunjungan diakhiri dengan pertemuan hangat bersama para ulama Aceh di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Sibireh, Aceh Besar.
“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh tidak merasa sendirian. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan terus bergandengan tangan. Kami optimistis Aceh bangkit menjadi lebih baik,” pungkas Muzani.
