Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan urgensi percepatan penyediaan hunian murah bagi rakyat. Hal ini disampaikan saat menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan pertemuan empat mata yang berlangsung pada Kamis (29/1) tersebut membahas langkah strategis untuk mempermudah rakyat memiliki rumah.
Salah satu instruksi tegas Presiden adalah memangkas birokrasi yang selama ini membebani biaya pembangunan rumah rakyat.
“Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi,” ujar Teddy melalui akun Instagram resmi @sekretariat.presiden, Jumat (30/1).
Kebut 141 Ribu Unit di Cikarang
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu, Maruarar melaporkan perkembangan proyek strategis di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pemerintah telah menyelesaikan pembersihan lahan (land clearing) seluas 30 hektare yang diperuntukkan bagi rumah susun (rusun) bersubsidi.
Teddy menjelaskan, Presiden juga telah menerima laporan kesiapan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk 141.000 unit rumah bersubsidi yang tersebar di tiga kawasan berdekatan.
Lokasi pembangunan dinilai sangat strategis karena terintegrasi dengan fasilitas vital seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, pabrik, serta akses jalan utama.
Serap 80 Ribu Pekerja
Selain menyediakan papan bagi rakyat, proyek jumbo ini diharapkan menjadi stimulus ekonomi nasional. Sektor perumahan diyakini mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan.
“Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80 ribu tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian,” jelas Teddy dalam laporannya.










