Partai Gerindra menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap layak dilanjutkan meski menjadi salah satu tuntutan penghentian dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta pekan lalu. Gerindra menilai program tersebut memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia.
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan MBG merupakan program yang dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Terkait soal MBG, saya ingin menegaskan ini adalah program yang sangat mulia, tujuannya baik, untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia di masa depan, untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang,” kata Bahtra dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (15/6/2026).
Meski membela keberlanjutan program tersebut, Bahtra mengakui terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah tegas dengan mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang diduga terlibat dalam persoalan tata kelola program.
“Bahwa di sana ada penyimpangan yang terjadi, ada pengelolaan yang tidak jujur. Itu yang disayangkan oleh Presiden Prabowo. Maka dari itu beliau langsung melakukan tindakan yang tegas, mengganti kepala BGN, kemudian menginstruksikan kepala BGN yang baru untuk memperbaiki tata kelolanya,” ujarnya.
Selain perbaikan tata kelola, pemerintah juga diminta memastikan anggaran program benar-benar tepat sasaran serta menghilangkan pos-pos pengeluaran yang dianggap tidak penting.
Bahtra menilai sebagian tuntutan yang disuarakan mahasiswa sebenarnya telah lebih dahulu menjadi perhatian Presiden Prabowo, terutama terkait penghematan dan efisiensi anggaran negara.
Menurut dia, sejak masa kampanye hingga setelah menjabat presiden, Prabowo secara konsisten menyoroti kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mendorong penghematan di seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
“Terkait dengan tuntutan teman-teman BEM, sebetulnya jauh sebelum teman-teman menyampaikan itu, Pak Prabowo sudah mewanti-wanti kepada kepala-kepala daerah untuk melakukan penghematan anggaran dan jangan melakukan pemborosan,” kata Bahtra.
Ia menegaskan kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah saat ini sejalan dengan salah satu tuntutan utama mahasiswa.
Sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Yatalathof Ma’shum Imawan menyampaikan lima tuntutan dalam aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Kelima tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian program prioritas pemerintah seperti MBG, penghentian militerisme di ranah sipil, serta desakan agar pemerintah mengakui kondisi nasional yang dinilai tidak sedang baik-baik saja.
